Apa Itu Absolutisme? Pengertian, Ciri dan Contohnya

Mudabicara.com_ Absolutisme adalah sistem politik di mana seorang penguasa atau pemimpin berdaulat memegang kekuasaan penuh dan tidak terkendali atas suatu negara.

Biasanya dipegang oleh raja atau diktator, kekuasaan pemerintahan absolut tidak dapat ditantang atau dibatasi oleh lembaga internal lainnya, baik legislatif, yudikatif, agama, atau elektoral.

Ciri-Ciri Absolutisme

Meskipun contoh absolutisme dapat ditemukan sepanjang sejarah, mulai dari Julius Caesar hingga Adolf Hitler, bentuk absolutisme yang berkembang pada abad ke-16 hingga ke-18 di Eropa biasanya dianggap sebagai prototipe.

Baca Juga : 5 Konsep Dasar Ilmu Politik: Pengertian dan Ruang Lingkupnya

Raja Louis XIV , yang memerintah Perancis dari tahun 1643 hingga 1715, dipuji karena mengungkapkan esensi absolutisme ketika ia dilaporkan menyatakan, “L’état, c’est moi”—”Saya adalah negara.”

Bentuk-Bentuk Absolutisme

Raja “Matahari” Louis XIV, Dari Perancis, Dengan Istananya yang Cemerlang’, 1664.Arsip Hulton/Getty Images

1. Monarki Absolut

Seperti lazimnya di Eropa Barat pada Abad Pertengahan , monarki absolut adalah suatu bentuk pemerintahan yang negaranya diperintah oleh satu orang yang sangat berkuasa—biasanya seorang raja atau ratu.

Raja absolut mempunyai kendali penuh atas seluruh aspek masyarakat, termasuk kekuasaan politik, ekonomi, dan agama.

Dengan mengatakan “Saya adalah negara”, Louis XIV dari Perancis memproklamasikan kendali totalnya atas masyarakat dengan menyatakan bahwa ia menguasai seluruh aspek negara dan oleh karena itu merupakan otoritas negara yang tertinggi dan paling berkuasa.

Sebelum zaman raja, pemerintahan di Eropa cenderung lemah dan tidak terorganisir dengan baik. Ketakutan di antara orang-orang yang berulang kali mengalami invasi oleh Viking dan kelompok “barbar” lainnya menciptakan lingkungan yang sempurna bagi kebangkitan para pemimpin monarki yang sangat berkuasa.

Monarki absolut sering kali dibenarkan oleh dua faktor; pemerintahan turun-temurun dan hak ilahi untuk berkuasa.

Pemerintahan turun-temurun berarti bahwa para raja menerima posisi mereka sebagai keuntungan yang tidak dapat disangkal karena mereka dilahirkan dalam garis keluarga panjang raja.

Baca Juga : Sistem Pemerintahan Monarki, Pengertian, Macam dan Cirinya

Di Eropa abad pertengahan, raja absolut mengklaim kekuasaan mereka berdasarkan teori “hak ilahi para raja”, yang berarti kekuasaan raja berasal dari Tuhan, sehingga menentang raja atau ratu adalah sebuah dosa.

Kombinasi kekuasaan turun-temurun dan hak ilahi berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan monarki absolut dengan menunjukkan bahwa karena mereka tidak mempunyai suara dalam memilih atau memberdayakan raja atau ratu, rakyat tidak dapat mengklaim mempunyai kendali atas pemerintahan raja.

Sebagai bagian dari hak ilahi, gereja, terkadang bertentangan dengan keinginan pendetanya, mendukung monarki absolut demi mempertahankan diri.

Dalam buku klasiknya tahun 1651 Leviathan, filsuf Inggris Thomas Hobbes dengan tegas membela absolutisme.

Karena pandangannya yang pesimis terhadap sifat dan perilaku manusia, Hobbes berpendapat bahwa satu-satunya bentuk pemerintahan yang cukup kuat untuk mengendalikan dorongan kejam umat manusia adalah monarki absolut.

Artinya raja atau ratu memegang kekuasaan tertinggi dan tidak terkendali atas rakyatnya.

Hobbes percaya bahwa semua konstitusi, undang-undang, dan perjanjian serupa tidak ada gunanya tanpa kekuasaan monarki absolut yang memaksa rakyat untuk mematuhinya.

“Dan Perjanjian, tanpa Pedang, hanyalah Kata-kata, dan tidak ada kekuatan sama sekali untuk mengamankan manusia,” tulisnya.

Monarki absolut sebagai bentuk pemerintahan berlaku di Eropa sejak akhir periode abad pertengahan hingga abad ke-18. Selain Prancis, seperti yang dicontohkan oleh Louis XIV, raja absolut juga memerintah negara-negara Eropa lainnya, termasuk Inggris, Spanyol, Prusia, Swedia, Rusia, dan Hongaria.

Raja Frederick William II dari Prusia, yang dikenal sebagai Frederick Agung , menggunakan kekacauan akibat Perang Tiga Puluh Tahun untuk mengkonsolidasikan wilayahnya di Jerman utara, sekaligus meningkatkan kekuasaan absolutnya atas rakyatnya.

Untuk mencapai kesatuan politik, ia membangun pasukan yang kemudian menjadi pasukan terbesar di seluruh Eropa.

Tindakannya membantu membentuk Hohenzollern yang militeristik, dinasti yang berkuasa di Prusia dan Jerman hingga akhir Perang Dunia I pada tahun 1918.

Tsar Rusia memerintah sebagai raja absolut selama lebih dari 200 tahun. Mulai berkuasa pada tahun 1682, Tsar Peter I (Peter Agung) bertekad untuk menerapkan praktik absolutisme Eropa Barat di Rusia.

Dia secara sistematis mengurangi pengaruh kaum bangsawan Rusia sambil memperkuat kekuasaannya dengan membentuk birokrasi pusat dan negara polisi.

Dia memindahkan ibu kota ke Saint Petersburg, di mana istana kerajaannya dimaksudkan untuk meniru dan bahkan menyaingi istana Raja Louis XIV di Versailles.

Para Tsar terus berkuasa di Rusia hingga negara tersebut kalah dalam Perang Rusia-Jepang dan Revolusi tahun 1905 yang memaksa Tsar Nicholas II —tsar terakhir—untuk membentuk konstitusi dan parlemen terpilih.

Selama abad ke-17 dan ke-18, penerimaan masyarakat terhadap cita-cita hak-hak individu dan pemerintahan yang terbatas secara konstitusional yang diwujudkan pada masa Pencerahan membuat semakin sulit bagi raja absolut untuk terus memerintah seperti sebelumnya.

Dengan mempertanyakan otoritas tradisional dan hak raja absolut untuk memerintah, para pemikir Pencerahan yang berpengaruh memulai gelombang perubahan di sebagian besar dunia Barat, termasuk lahirnya kapitalisme dan demokrasi.

Popularitas monarki absolut menurun tajam setelah Revolusi Perancis tahun 1789 mempromosikan teori pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan raja.

Akibatnya, banyak negara bekas monarki absolut, seperti Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara, telah menjadi monarki konstitusional atau republik parlementer .

Inggris, misalnya, mengalami pengikisan kekuasaan raja yang tidak dapat diperbaiki lagi akibat Revolusi Agung tahun 1688-1689. Dengan menandatangani Bill of Rights Inggris pada tahun 1689, Raja William III terpaksa menerima kekuasaan terbatas dalam kerangka monarki konstitusional.

Baca Juga : Apa Itu Arti Komunisme ? Pengertian, Ciri dan Contoh Negara

Pencerahan dan cita-cita kebebasan sangat mempengaruhi kemampuan raja absolut untuk terus memerintah seperti sebelumnya.

Para pemikir Pencerahan yang berpengaruh mempertanyakan otoritas tradisional dan hak memerintah para raja dan memulai gelombang perubahan di sebagian besar dunia Barat, termasuk lahirnya kapitalisme dan demokrasi.

Saat ini, hanya segelintir negara seperti Qatar, Arab Saudi, Oman, dan Brunei yang masih berada di bawah kekuasaan raja absolut.

2. Absolutisme Atau Despotisme

Absolutisme Tercerahkan juga disebut Despotisme Tercerahkan dan Absolutisme Kebajikan adalah sebuah bentuk monarki absolut yang monarkinya dipengaruhi oleh Zaman Pencerahan.

Dalam kontradiksi sejarah yang aneh, raja-raja yang tercerahkan membenarkan kekuasaan absolut mereka dengan mengadopsi keprihatinan era Pencerahan mengenai kebebasan individu, pendidikan, seni, kesehatan, dan ketertiban hukum.

Alih-alih mendasarkan otoritas absolut mereka pada otokrasi agama seperti sebelumnya, raja-raja Eropa ini mengandalkan filsuf-filsuf abad ke-18 dan awal abad ke-19 seperti Montesquieu, Voltaire, dan Hobbes.

Baca Juga : Sistem Pemerintahan Despotisme, Pengertian Dan Ciri-Cirinya

Frederick Agung dari Prusia mungkin mengungkapkan hal ini dengan sangat baik dalam suratnya kepada Voltaire:

“Mari kita akui kebenarannya: seni dan filsafat hanya mencakup segelintir orang; sebagian besar masyarakat, rakyat jelata, dan sebagian besar kaum bangsawan, tetaplah apa yang telah diciptakan oleh alam, yaitu binatang buas.”

Dalam pernyataan yang berani ini, Frederick menggambarkan bagaimana perasaan kaum absolut yang tercerahkan terhadap monarki.

Raja-raja yang tercerahkan sering menyatakan keyakinan bahwa “masyarakat biasa” memerlukan pemimpin absolut yang baik hati untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menjaga mereka tetap aman di dunia yang didominasi oleh kekacauan.

Raja-raja absolut yang baru mendapat pencerahan ini sering kali mendorong kebebasan berekspresi dan partisipasi yang lebih demokratis di wilayah mereka.

Mereka mengeluarkan undang-undang untuk mendanai pendidikan, mendorong seni dan ilmu pengetahuan, dan bahkan kadang-kadang membebaskan petani dari perbudakan.

Namun, meskipun tujuannya adalah untuk memberi manfaat bagi rakyatnya, undang-undang ini sering kali diterapkan berdasarkan keyakinan raja saja.

Gagasan mereka tentang kekuasaan kerajaan pada umumnya mirip dengan gagasan raja absolut pra-Pencerahan, karena mereka yakin bahwa mereka berhak memerintah berdasarkan hak kelahiran dan umumnya menolak kekuasaan mereka dibatasi oleh konstitusi.

3. Kaisar Joseph II dari Jerman

Joseph II, Kaisar Romawi Suci dari Monarki Habsburg Jerman dari tahun 1765 hingga 1790, mungkin paling menganut cita-cita Pencerahan.

Dalam semangat gerakan yang sebenarnya, ia menjelaskan niatnya untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya ketika ia berkata, “Segala sesuatunya untuk rakyat, tidak ada yang dilakukan oleh rakyat.”

Sebagai pendukung Absolutisme Tercerahkan, Joseph II melakukan reformasi ambisius termasuk penghapusan perbudakan dan hukuman mati, penyebaran pendidikan, kebebasan beragama, dan wajib menggunakan bahasa Jerman sebagai pengganti bahasa Latin atau bahasa lokal.

Namun, banyak dari reformasi yang dilakukannya mendapat tentangan keras dan gagal bertahan atau ditarik kembali oleh penerusnya.

4. Frederick Agung dari Prusia

Sering dianggap sebagai penentu tren di kalangan absolutis Pencerahan, Frederick Agung, Raja Prusia, dan teman dekat Voltaire berusaha memodernisasi negaranya dengan meningkatkan taraf hidup rakyatnya.

Dengan harapan melakukan hal tersebut, ia berusaha menciptakan birokrasi negara yang canggih dan mampu mengatur sejumlah besar orang yang ia pimpin.

Dalam tindakannya yang akan membuat generasi raja Prusia sebelumnya tidak bisa berkata-kata karena ketakutan, ia menerapkan kebijakan yang mendorong penerimaan agama minoritas, mengizinkan kebebasan pers, mendorong seni, dan mendukung upaya ilmiah dan filosofis.

5. Catherine yang Agung dari Rusia

Sezaman dengan Frederick Agung, Catherine yang Agung memerintah Rusia dari tahun 1762 hingga 1796. Meskipun dia sangat percaya pada Absolutisme yang Tercerahkan, dia berjuang untuk menerapkannya.

Sepanjang sejarahnya, besarnya wilayah Rusia menjadikan hal ini sebagai tema yang berulang.

Catherine menjadikan modernisasi kota-kota Rusia yang berbatasan dengan seluruh Eropa Barat sebagai isu prioritas. Karena banyak pemilik tanah berpengaruh yang menolak untuk mematuhinya, upayanya untuk menerapkan hak hukum baru bagi kelas budak sebagian besar tidak berhasil.

Baca Juga : Sistem Pemerintahan Plutokrasi, Pengertian dan Ciri-Cirinya

Namun kontribusinya yang paling penting adalah dalam promosi seni dan pendidikan. Seiring dengan pendirian lembaga pendidikan tinggi perempuan pertama yang didanai negara di Eropa, ia mendorong Pencerahan Rusia dengan mendorong musik, lukisan, dan arsitektur.

Di sisi lain, ia mengabaikan agama, sering kali menjual tanah gereja untuk membantu mendanai pemerintahannya. Kemudian lagi, setelah upayanya untuk mereformasi sistem feodal digagalkan, Catherine tetap acuh tak acuh terhadap penderitaan kelas budak, yang mengakibatkan berbagai pemberontakan sepanjang pemerintahannya.

6. Perbudakan

Zaman Pencerahan juga membantu memicu perdebatan terbuka mengenai masalah perbudakan—praktik feodal yang memaksa petani menjadi budak kontrak kepada tuan tanah.

Sebagian besar humas pada masa itu menganggap penghapusan perbudakan adalah tindakan yang terlalu dini, dan malah berargumentasi untuk mengurangi masa kerja yang dibutuhkan para budak sekaligus meningkatkan kualitas sekolah. Dalam hal ini, mereka beralasan bahwa tugas memberikan pendidikan yang mencerahkan kepada para budak harus mendahului emansipasi mereka.

Revolusi Perancis dari tahun 1790-an hingga 1820-an mengakhiri perbudakan di sebagian besar Eropa Barat dan Tengah.

Namun, praktik ini tetap umum di Rusia hingga dihapuskan oleh Tsar Alexander II yang reformis dan tercerahkan . pada tahun 1861.

Mengenal Teori Absolutisme

Absolutisme didasarkan pada teori otoritas legislatif yang menyatakan bahwa raja memiliki otoritas hukum yang eksklusif dan total. Akibatnya, hukum negara tidak lain hanyalah ekspresi kehendak mereka.

Kekuasaan raja hanya dapat dibatasi oleh hukum alam , yang dalam praktiknya tidak memberikan batasan sama sekali. Di Roma kuno , kaisar secara hukum dianggap sebagai “legibus solutus” atau “pembuat undang-undang yang tidak terkekang”.

Dalam bentuknya yang paling ekstrim, seperti yang dipraktikkan di Perancis, Spanyol, dan Rusia, antara abad ke-15 dan ke-18, absolutisme menyatakan bahwa kekuasaan raja yang tidak terkendali ini berasal langsung dari Tuhan.

Menurut teori “Hak Ilahi Para Raja” ini, wewenang raja untuk memerintah diberikan oleh Tuhan, bukan oleh rakyatnya, kaum bangsawan, atau sumber daya manusia lainnya.

Menurut bentuk absolutisme yang lebih moderat, seperti yang dijelaskan oleh Thomas Hobbes, kekuasaan legislatif raja berasal dari “kontrak sosial” antara penguasa dan rakyatnya, di mana rakyat secara tidak dapat diubah mentransfer kekuasaan kepada mereka.

Meskipun rakyat tidak mempunyai hak atau sarana untuk menggantikan raja, mereka mungkin secara terbuka menolaknya dalam keadaan ekstrim yang jarang terjadi.

Perbedaan dari Teori Lain 

Meskipun istilah monarki absolut, otokrasi, dan totalitarianisme semuanya menyiratkan otoritas politik dan sosial absolut dan memiliki konotasi negatif, namun istilah tersebut tidaklah sama. Perbedaan utama antara bentuk pemerintahan ini adalah cara penguasanya mengambil dan memegang kekuasaan.

Meskipun raja-raja absolut dan tercerahkan biasanya mengambil posisi mereka melalui warisan leluhur, para penguasa otokrasi—otokrat—biasanya berkuasa sebagai bagian dari gerakan politik nasionalis , populis , atau fasis yang lebih besar. Penguasa diktator militer totaliter biasanya berkuasa setelah pemerintahan sipil sebelumnya digulingkan melalui kudeta .

Raja absolut juga mewarisi semua kekuasaan legislatif dan yudikatif. Begitu berkuasa, para autokrat secara sistematis menghilangkan semua sumber otoritas yang bersaing di negara tersebut, seperti hakim, badan legislatif, dan partai politik.

Dibandingkan dengan monarki, yang kekuasaannya dipegang oleh individu raja yang turun-temurun, kekuasaan dalam otokrasi terkonsentrasi pada suatu pusat, baik itu diktator individu atau kelompok seperti partai politik dominan atau komite pimpinan partai pusat.

Pusat kekuasaan otokratis bergantung pada kekuatan—seringkali kekuatan militer—daripada tunduk secara sukarela pada “hak ilahi” raja untuk menekan oposisi dan menghilangkan perubahan sosial yang mungkin mengakibatkan oposisi terhadap pemerintahannya.

Dengan cara ini, pusat kekuasaan otokrasi tidak dapat dikendalikan atau dibatasi secara efektif oleh sanksi legislatif atau konstitusional apa pun, sehingga menjadikan kekuasaannya bersifat absolut.