Mudabicara.com_Dinamika organisasi kepemudaan di Kabupaten Pangandaran tengah menjadi sorotan. Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Pangandaran secara resmi menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Pangandaran. Sikap tersebut disampaikan di Sekretariat MPC Pemuda Pancasila Pangandaran, Minggu (30/8/2026).
Rizky Fazri Gunawan. S H, Ketua Sapma Pemuda Pancasila Kabupaten Pangandaran menegaskan bahwa sikap ini bukan tanpa alasan, melainkan berangkat dari berbagai temuan serta ketidakpuasan terhadap kinerja, arah kebijakan, dan pelanggaran prinsip organisasi yang dinilai merugikan wadah persatuan pemuda di Pangandaran.
Baca Juga: Stafsus Menag Tegaskan Nasaruddin Umar Tak Maju sebagai Ketum PBNU
“KNPI adalah wadah persatuan yang federatif dan mandiri, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu . Namun dalam kenyataannya kepemimpinan saat ini dianggap telah kehilangan amanah dan kepercayaan dari elemen-elemen anggotanya, jika permasalahan pribadi ketua KNPI sudah sampai mencoreng nama baik Organisasi maka saya menegaskan yang bersangkutan untuk mundur”. tegasnya
Secara garis besar alasan yang melatarbelakangi mosi tidak percaya ini mencakup:
- Lemahnya konsolidasi organisasi dan kurangnya komunikasi terbuka dengan OKP dan anggota;
- Hilangnya kepercayaan publik dan internal atas transparansi pengelolaan program serta mandat organisasi;
- Kebijakan sepihak yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi musyawarah perwakilan pemuda.
- Tidak adanya keselarasan antara Ketua KNPI dengan pemerintah Daerah yang berimbas pada organisasi.
Baca Juga: Stafsus Menag Gugun Gumilar dan Binali Yıldırım Bahas Penguatan Kemitraan Indonesia-Turkiye
Sapma Pemuda Pancasila menilai dirinya sebagai salah satu unsur pemuda yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai Pancasila. Atas dasar itu, pihaknya meminta pimpinan yang dimaksud segera memberikan respons dan pertanggungjawaban secara menyeluruh. Apabila diperlukan, penyelesaian diminta ditempuh melalui mekanisme internal organisasi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART) KNPI.
Menurut pihaknya, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme demokratis yang tertib, objektif, dan berkeadilan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kehormatan persatuan pemuda di Pangandaran dengan tetap menjunjung nilai Pancasila serta prinsip kemandirian organisasi.
SAPMA Pemuda Pancasila menyatakan akan mengikuti perkembangan persoalan tersebut. Tanggapan dari jajaran pengurus KNPI maupun unsur organisasi kepemudaan lainnya di Kabupaten Pangandaran juga dinantikan sebagai bagian dari proses penyelesaian persoalan tersebut.
