Krisis Ekologi di Ujung Kulon: Pembangunan, Pertambangan, dan Ancaman Habitat Badak Jawa

Sosial13 Dilihat

Mudabicara.com_Dalam forum COP31 di Antalya, Turki, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasan untuk memindahkan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Gagasan ini muncul dari kekhawatiran terhadap ancaman bencana, terutama potensi tsunami akibat aktivitas kegempaan dan Anak Krakatau. Rencana tersebut tentu perlu dikaji secara ilmiah. Sebab, menyelamatkan badak Jawa berarti menjaga salah satu kekayaan hayati paling penting yang dimiliki Indonesia.

Namun, ada persoalan yang lebih besar dari sekadar bagaimana memindahkan satwa dari satu habitat ke habitat lain: bagaimana negara melindungi ekosistem yang menjadi rumah bagi satwa-satwa tersebut?

Kita belum selesai menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Sumatera, Kalimantan, hingga Papua masih berhadapan dengan ancaman kebakaran yang merusak hutan, gambut, dan habitat satwa. Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat luas indikatif karhutla mencapai 202.004,30 hektare pada Januari Juli 2026. Angka ini meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Juga: Harga Toyota Jogja dan Beban Transportasi Keluarga Muda: Membaca Angka di Luar OTR

Di balik angka tersebut ada hutan yang hilang, satwa yang kehilangan habitat, masyarakat yang terpapar asap, serta sumber penghidupan yang rusak. Kerusakan ekologis tidak berhenti pada wilayah yang terbakar. Dampaknya menjalar ke kehidupan manusia dan mengancam keberlangsungan berbagai spesies endemik Indonesia. Kita memiliki orangutan, harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Jawa, anoa, cenderawasih, komodo, dan kekayaan hayati lain yang keberadaannya bergantung pada ekosistem yang terus menghadapi tekanan.

Di tengah persoalan itu, muncul pula penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026. Sejumlah pemberitaan menyoroti keberadaan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon. Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan bukan berarti izin operasi tambang telah diberikan. Namun, keputusan ini merupakan bagian dari perencanaan kegiatan pertambangan yang dapat membuka jalan bagi tahapan berikutnya.

Persoalannya, apa dasar kajian yang digunakan pemerintah dalam menetapkan wilayah tersebut? Pertanyaan ini semakin penting setelah Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menyatakan bahwa pihaknya belum pernah melakukan penelitian mengenai cadangan emas di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dan tidak memiliki data potensi cadangan emas di kawasan tersebut.

Baca Juga: Mengenal Learning Disabilities dan Intellectual Disabilities: Memahami Perbedaan serta Cara Mendampingi Anak

Pernyataan itu semestinya mendorong pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka. Bukan sekadar menyampaikan bahwa penetapan wilayah pertambangan telah dilakukan sesuai prosedur, melainkan menjelaskan dasar geologis, pertimbangan ekologis, serta risiko yang telah diperhitungkan. Apalagi kawasan di sekitar Ujung Kulon memiliki nilai konservasi yang sangat penting.

Di sinilah persoalan tata kelola kebijakan publik kita terlihat. Penetapan wilayah pertambangan bukan keputusan administratif yang boleh dibuat sekadar untuk memenuhi kebutuhan perencanaan investasi. Ada ruang hidup, ekosistem, dan keselamatan masyarakat yang ikut dipertaruhkan. Ketika pemerintah menetapkan wilayah pertambangan, sementara dasar kajian dan pertimbangan ekologisnya belum dijelaskan secara terbuka dan memadai, publik berhak mempertanyakan bagaimana keputusan itu dirumuskan. Kebijakan publik tidak boleh lahir dari proses yang tertutup, mengabaikan risiko, lalu menyerahkan konsekuensinya kepada masyarakat dan lingkungan. Negara tidak boleh gegabah mengambil keputusan atas sesuatu yang dampak kerusakannya bisa berlangsung lintas generasi.

Kita tidak sedang menyimpulkan bahwa gagasan pemindahan badak Jawa berkaitan langsung dengan penetapan wilayah pertambangan. Tidak ada dasar untuk menyatakan hubungan tersebut. Namun, kedua perkembangan ini memperlihatkan pertanyaan yang patut diajukan: sejauh mana perlindungan lingkungan benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pembangunan?

Indonesia tidak kekurangan kekayaan alam. Persoalannya justru terletak pada bagaimana kekayaan itu dikelola. Selama ini, pembangunan kerap diterjemahkan melalui investasi, hilirisasi, pembukaan lahan, dan eksploitasi sumber daya. Sementara itu, biaya ekologisnya sering kali baru diperhitungkan setelah kerusakan terjadi. Masyarakat kehilangan ruang hidup, petani dan nelayan kehilangan sumber penghidupan, kualitas air dan udara memburuk, sementara satwa liar semakin terdesak dari habitatnya.

Baca Juga: Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Prabowo Ungkap Pertemuan Keduanya

Padahal, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan ekonomi yang perencanaannya mengabaikan daya dukung lingkungan. Pemerintah perlu membuka peta dan koordinat wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon, menjelaskan dasar kajiannya, serta memastikan penilaian dampak ekologis dilakukan secara independen dan melibatkan masyarakat terdampak. Perlindungan habitat badak Jawa juga harus tetap menjadi prioritas, apa pun strategi konservasi yang nantinya dipilih.

Pembangunan tentu diperlukan. Tetapi pembangunan tidak bisa terus-menerus dijadikan alasan untuk membuka ruang eksploitasi tanpa perhitungan serius terhadap dampaknya. Kita tidak kekurangan contoh tentang bagaimana kerusakan lingkungan akhirnya harus dibayar mahal oleh masyarakat: kehilangan sumber penghidupan, bencana ekologis, hingga hilangnya habitat satwa yang hanya hidup di Indonesia.

Jangan sampai pemerintah sibuk merancang pemindahan badak Jawa karena habitatnya terancam, tetapi pada saat yang sama tidak cukup serius memastikan habitat itu tetap terlindungi. Badak Jawa bukan satu-satunya kekayaan yang harus kita selamatkan. Ada hutan yang terbakar, sungai yang tercemar, laut yang rusak, dan jutaan manusia yang kehidupannya bergantung pada ekosistem tersebut.

Kalau semua itu terus dikorbankan atas nama pembangunan, lalu apa sebenarnya yang sedang dibangun oleh negara?

 

Penulis: Widiah Astuti (Ketua Koordinator Nasional KOHATI PB HMI MPO)