Penaklukan Hagia Sophia oleh Erdogan, Strategi Politik atau Kebangkitan Islam? Simak tulisan menarik dari Mahfut Khanafi (Direktur kenanga institute).

 

Turki selalu menarik perhatian dunia internasional. Tidak hanya karena negerinya yang indah, namun juga karena geopolitiknya yang strategis, juga perannya yang krusial dalam politik internasional. Bahkan eksistensi Turki sebagai entitas bangsa telah lama malang melintang sejak kekaisaran dinasti Ottoman. Sejarah itulah yang membuat Turki memiliki arti penting bagi peradaban islam di seluruh dunia hingga hari ini.

Kali ini Turki Kembali ramai menjadi sorotan setelah presiden Recep Tayyip Erdogan mengumumkan Hagia Sophia Kembali menjadi masjid setelah sekian lama difungsikan sebagai museum. Bangunan bersejarah yang menjadi saksi sejarah konflik islam dan Kristen itu kini Kembali menyulut kontroversi. Banyak ungkapan kekecewaan dari kalangan muslim maupun non-muslim.

Salah Satunya adalah kekecewaan Paus Fransiskus yang merasa terluka dengan keputusan tersebut. Belum lagi ketegangan yang memuncak di Israel di mana sekelompok warganya membakar bendera Turki di depan Konsulat Turki di Yerusalem pada hari Senin lalu. Kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai “Jerusalem Initiative” ini memprotes langkah Turki yang dianggap provokatif.

Dalam konteks hubungan internasional, provokatif menjadi poin penting dari keputusan ini.Tentu berbagai pertanyaan membuncah di mana-mana. Mengapa Erdogan melakukan itu? Lalu seberapa provokatif kebijakan Erdogan ini? Adakah konsekuensi logis dalam konteks politik internasional secara umum?

Politik Islam atau Kebangkitan Islam?

Kebijakan Erdogan merubah Hagia Sophia Kembali menjadi masjid setelah sebelumnya dijadikan museum di era Mustafa Kemal Ataturk pada 1934 memiliki konsekuensi politik yang cukup serius, baik dalam politik nasional Turki maupun internasional. Dalam konteks politik nasionak Turki, kebijakan ini dapat ditafsirkan sebagai upaya Erdogan untuk merangkul konstituen islam.

Tidak bisa dipungkiri, kemenangan partai AKP (Adalet Ve Kalkinma Partisi) yang dinahkodai oleh Erdogan sejak 2001, telah banyak merubah politik negeri kontinental tersebut dewasa kini. Haluan politik Erdogan berlatar belakang islamis yang cukup kuat terlihat dari sejarah dan haluan politik partai AKP sejak awal berdirinya.

Di mulai ketika menguatnya gerakan Islamis Turki setelah era Mustafa Kemal Attaturk (yang menerapkan sekulerisme Turki) di era 1960-an melalui Milli Gorus Hareketi (gerakan pandangan nasional). Gerakan ini awalnya dinahkodai oleh Necmettin Erbakan yang mengusung semangat Islamisme akibat fenomena kemunduran islam secara institusi, dan nilai-nilai dalam kehidupan. Milli Gorus Hareketi memunculkan partai Refah sebagai salah satu induk partai Islamis yang menggunakan norma-norma Islam.

Meskipun Pada 1998 partai Refah dibubarkan oleh kelompok militer dan sekuler karena aktivitas pro islamis mereka, namun sisa Islamisme partai Refah melekat dalam dinamika politik Turki. Pada 2001, AKP muncul sebagai terusan dari perjuangan partai Refah yang dipimpin oleh Abdullah Gul bersama Erdogan.

Pasca berdirinya, AKP menyadari pentingnya untuk membangun kembali legitimasi politik sebagai upaya menegakkan kekuasaan. Dalam hal ini, AKP bertransformasi menjadi partai post-islamis yang menjalankan kebijakan-kebijakan populis. Meskipun memiliki akar Islamis yang kuat, dalam urusan pemilu AKP lebih melakukan penyesuaian dengan kondisi politik Turki yang juga didominasi oleh kelompok sekuler.

Ismail Türker Çelik  dalam Discursive Analysis Of Akp Elites’ Democracy Understanding mengatakan bahwa AKP dibawah Erdogan memiliki tiga ciri karakter yang mencolok. Pertama, terkait dengan definisi ideologi partai. AKP mendefinisikan diri sebagai partai yang demokratis, konservatif, reformis dan modern. Namun nilai-nilai tradisional Turki berupa Islam secara kultural harus menjadi pegangan utama dalam menjalankan partai.

Profesor Taner Akan dari Kocaeli University, Turkey, mengatakan bahwa AKP adalah partai yang lahir dari kompromi antara kekuatan negara sekuler Turki yang otoritaian dan partai-partai Islam sebelumnya yang sangat anti Barat dan bertujuan menegakkan negara Islam yang berlandaskan syariah. Karena itu, AKP merupakan partai yang paling sukses membangun koalisi lintas kelas, dibandingkan dengan partai-partai Islam lainnya. Konsekuensinya, AKP dari segi politik berwatak reformis, dalam pengertian menerima demokrasi sebagai medan pertarungan politik sekaligus menjadikan syariah sebagai nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat tanpa berambisi untuk menjadikan Turki sebagai negara Islam.

Maka keputusan Erdogan menjadikan Kembali Hagia Sophia sebagai masjid tentu merupakan pesan yang kuat bagi para pemilih muslim melalui romantisasi kebangkitan islam yang dibungkus oleh politik islamis.

Beberapa tahun belakangan, legitimasi politik AKP memang tengah diuji terutama semenjak terjadinya kudeta terhadap pemerintahan Erdogan pada 2015 lalu. Omar Ahmed dalam Middle East Monitor juga memperingatkan bahwa motif politik di balik langkah ini terlihat cukup jelas sebagai strategi dalam merespon kekalahan AKP dalam pemilu di kota Istanbul, Ankara, dan Izmir di tahun lalu.

Politik simbolisme kemudian kembali menjadi strategi Erdogan untuk merangkul basis pemilih konservatif dan ultra-nasionalis. Strategi ini menjadi ciri khas Erdogan di setiap pemilu-pemilu yang dilaluinya demi melanggengkan kekuasaan sejak 2001. Alfan Alfian dalam bukunya menjelaskan AKP memiliki gaya politik personalis untuk menarik pemilih dan menguasai berbagai jaringan sosial seperti sekolah, dan universitas. lembaga keuangan, perusahaan besar, media massa, asosiasi sipil, yayasan, hingga serikat buruh, serta banyaknya Islamis yang menjadi pegawai negeri sipil.

Sebagai contoh, Pada 2008, untuk merangkul basis massa tradisional islamis, pemerintahan Erdogan melakukan amandemen aturan penggunaan jilbab oleh mahasiswi di kampus, yang sebelumnya dilarang di era rezim sekuler. Parlemen kemudian menyetujui amandemen dengan suara sah 411 dari 550 anggota parlemen. Tak lama berselang hasil amandemen itu ditandatangani oleh Presiden Abdullah Gül untuk menjadi UU.

Namun tak jarang apa yang dilakukan Erdogan dilihat sebagai bentuk kebangkitan islam yang diglorifikasi oleh narasi yang melintas batas negara, terutama semakin mendorong supremasi kelompok-kelompok islam di seluruh dunia. Melihat isu ini dari sudut pandang politik sangat penting dalam perkembangan keilmuan karena politik Islam sejatinya tidak berbeda halnya dengan politik-politik pada umumnya dengan tujuan utamanya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Pada akhirnya, keputusan tentang status Hagia Sophia sulit untuk ditentang secara politik internasional mengingat bahwa kedaulatan Turki merupakan hak prerogative sebuah bangsa. Namun restorasi ini tentu saja tidak hanya mengecewakan kaum liberal dan Kristen Ortodoks tetapi juga Muslim di Turki yang peduli terhadap keberagaman dan toleransi dan dunia Islam yang lebih luas.