Mudabicara.com_Narasi mengenai Ruang Aman Perempuan, kerap kali dianggap hanya pada perlindungan dari pelecehan seksual. Dapat kita lihat manifestasinya dalam berbagai bentuk, seperti gerbong khusus perempuan (GKW) pada Commuter Line, area parkir khusus, hingga ruang tunggu yang terpisah. Upaya ini memang krusial untuk menjaga harkat dan martabat perempuan di ruang publik.
Naasnya, sebuah tragedi kecelakaan baru saja terjadi pada senin malam lalu, yang melibatkan commuter line (KRL), Kereta Jarak Jauh dan taksi menyadarkan kita pada satu persoalan besar dalam nalar berpikir kita, bahwa ruang aman bukan sekadar soal terhindar dari pelecehan, melainkan soal kepastian atas keselamatan nyawa.
Mirisnya, respons pemerintah melalui menteri PPPA dan Perkeretaapian tersebut justru memicu tanda tanya besar. Memteri PPA memberi Solusi yang tidak solutif bagi gender lain. Solusi yang ditawarkan bukanlah perbaikan sistemik, melainkan pergeseran masalah, dengan memindahkan gerbong khusus perempuan dari posisi pertama dan terakhir)
ke posisi tengah.
Kebijakan ini secara logika sangat menggelitik, bahkan cenderung absurd. Jika alasan pemindahan tersebut adalah untuk meminimalisir dampak hantaman saat terjadi kecelakaan dikemudian hari, maka kita sebagai mahluk pemikir, untuk memunculkan sebuah gugatan kemanusiaan, Apakah nyawa laki-laki dianggap lebih tahan banting terhadap hantaman baja?
Di titik ini, kita harus berani bersikap kritis. Memindahkan posisi gerbong berdasarkan risiko dampak kecelakaan secara tidak langsung menciptakan hierarki nilai nyawa manusia. Seolah-olah, keselamatan dalam transportasi publik adalah sebuah zero-sum game, di mana satu pihak harus dijadikan tameng agar pihak lain terlindungi. Ini bukan lagi soal pembelaan terhadap satu gender, melainkan soal prinsip dasar kemanusiaan.
Baca Juga: Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, 38 Korban Dievakuasi
Kita tahu bahwa di ibu kota, perempuan adalah penggerak ekonomi. Mereka adalah ibu, istri, dan anak yang kepulangannya dinanti dengan penuh harapan. Namun, jangan sampai bias atau stereotip tertentu membuat kita lupa bahwa laki-laki pun memiliki posisi yang sama. Mereka adalah ayah, suami, dan pencari nafkah yang juga memiliki hak konstitusional yang sama untuk sampai di rumah dengan selamat. Maut tidak mengenal usia, status sosial, apalagi jenis kelamin.
Masalah mendasar yang harus dibenahi bukanlah posisi gerbong, melainkan Sistem Operasional Belajar dari kejadian tahun lalu, kecelakaan kereta api 2025 lalu, akar masalahnya terletak pada infrastruktur dan ketaatan terhadap SOP, agar tidak kehilangan signal
kita membutuhkan, Modernisasi Sistem, Perbaikan sistem persinyalan, otomatisasi palang pintu perlintasan sebidang, serta pembangunan infrastruktur yang memisahkan jalur kereta dengan jalan raya secara permanen. Kemudian melakukan Evaluasi Total terkait Operator Pemerintah yang dimana harus bertindak tegas dalam mengevaluasi SOP perusahaan transportasi, termasuk perusahaan taksi online.
Baca Juga: Reshuffle Jilid 5, Prabowo Rombak Enam Pos Strategis di Kabinet
Serta melakukan Pengawasan terhadap pengemudi mulai dari jam kerja hingga tes kesehatan dan urine secara berkala adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Keselamatan warga adalah tanggung jawab mutlak negara.
Kita tidak butuh solusi kosmetik yang hanya menggeser-geser posisi penumpang. Kita butuh sistem yang menjamin bahwa tidak ada lagi kereta yang saling bertabrakan dan tidak ada lagi kendaraan yang menerobos perlintasan.
Pada akhirnya, ruang aman yang sejati adalah ketika setiap warga negara, tanpa memandang gender, memiliki keyakinan penuh bahwa moda transportasi yang mereka tumpangi akan mengantarkan mereka kembali ke pelukan keluarga dalam keadaan bernyawa.
Setiap orang berhak atas hidup dan kehidupannya, maka jaga dan hormati hak mutlak tersebut dengan tanpa memandang gender.
Penulis: Rizki Rahayu Fitri (Sekretaris Kohati PB HMI)
