Mudabicara.com_Narasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hari ini tampak seperti sebuah drama yang kehilangan naskah logisnya. Di atas podium, kita disuguhi pidato-pidato yang berapi-api, namun di pasar-pasar tradisional, rakyat menyaksikan kenyataan yang jauh lebih dingin dan kejam.
Ada kontradiksi yang menyakitkan ketika seorang pemimpin berbicara tentang kedaulatan, sementara nilai tukar Rupiah terkapar di angka Rp17.602,05 per Dolar AS, sebuah indikator paling telanjang dari rapuhnya kepercayaan pasar terhadap kemudi ekonomi saat ini.
Pelemahan Rupiah ini bukan sekadar angka di layar monitor para pialang saham, ini adalah “pajak tersembunyi” bagi rakyat desa. Setiap poin pelemahan kurs menyeret naik harga pupuk, pakan ternak, hingga bahan pokok yang masih bergantung pada impor.
Baca Lagi: Pelemahan Rupiah dan Jarak Empati Negara terhadap Rakyat Kecil
Di sinilah letak kegagalan empati kebijakan tersebut, bagaimana mungkin pemerintah dengan ringannya mengimbau masyarakat untuk tidak sering ke luar negeri demi menghemat devisa, sementara sang Presiden sendiri seolah menjadikan pesawat kepresidenan sebagai rumah kedua? Aktivitas diplomatik yang hiperaktif sejak awal menjabat memicu pertanyaan kritis: apakah ini diplomasi strategis, atau sekadar pelarian dari karut-marut persoalan domestik yang gagal diselesaikan?
Publik patut curiga, apakah masa penantian selama empat kali pencalonan presiden hanya menyisakan ambisi untuk berkuasa, tanpa kesiapan untuk memerintah? Kebijakan yang lahir belakangan ini terasa dipaksakan dan tidak berpijak pada realitas alih-alih memberikan solusi konkret untuk menahan kejatuhan Rupiah seperti penguatan fundamental industri atau kepastian hukum bagi investor pemerintah justru lebih sering melontarkan pernyataan yang tidak logis dan cenderung menyalahkan keadaan global.
Seorang negarawan diukur dari kemampuannya mendengar detak jantung rakyatnya. Namun, yang kita saksikan adalah ketulian struktural. Suara para ahli ekonomi dan keluhan masyarakat bawah seolah memantul di dinding-dinding istana yang kedap suara. Label “negarawan” yang selama ini dipoles lewat baliho dan jargon kampanye kini dipertaruhkan.
Baca Juga: Ahmad Ripai Pimpin HMI MPO Cabang MADINA Periode 2026-2027
Jika fungsi Presiden sebagai pelindung ekonomi rakyat tidak segera dijalankan dengan kebijakan yang rasional dan terukur, maka sejarah akan mencatat periode ini sebagai era di mana ambisi politik berhasil dicapai, namun kesejahteraan rakyat dikorbankan di altar ketidakmampuan manajerial.
kegemaran melontarkan pernyataan yang tidak pantas di ruang publik bukan sekadar masalah komunikasi, melainkan cerminan dari distorsi kekuasaan. Ketika seorang Presiden memamerkan kegagalan atau “kebobrokan” eranya sendiri dalam pidato yang dibungkus sarkasme atau kepasrahan, ia sebenarnya sedang menanggalkan tanggung jawab konstitusionalnya.
Publik tidak butuh pengakuan akan kehancuran; publik butuh nakhoda yang mampu membawa kapal keluar dari badai. Jika pemimpinnya saja sudah bicara seolah “kiamat dimajukan”, maka jangan salahkan jika pasar bereaksi negatif dan kepercayaan investor menguap, yang pada gilirannya makin membenamkan nilai Rupiah ke titik nadir.
Baca Juga: 18 Saham RI Keluar dari MSCI, IHSG Turun ke Level 6.744
Keberadaan Presiden yang terus-menerus “terbang” ke mancanegara di saat kurs mata uang domestik sedang berdarah-darah, menciptakan citra seorang pemimpin yang teralienasi dari penderitaan rakyatnya sendiri. Ini bukan lagi soal diplomasi, melainkan soal prioritas moral. Bagaimana mungkin seorang negarawan merasa nyaman di karpet merah internasional sementara di tanah air, daya beli masyarakat desa tercekik oleh inflasi yang dipicu oleh kebijakan moneter yang gagap?
empat kali pencalonan seharusnya membuahkan kebijaksanaan, bukan sekadar gaya kepemimpinan yang reaktif dan anti-kritik. Jika telinga kekuasaan tetap tertutup dan kebijakan yang diambil tetap melenceng dari label “negarawan” yang didengungkan, maka kita sedang menyaksikan sebuah tragedi politik: di mana ambisi tertinggi seseorang akhirnya tercapai, namun di saat yang sama, kehormatan negara dan kesejahteraan rakyatnya justru sedang digadaikan.
Penulis: Rizki Rahayu Fitri (Sekretaris Kornas PB HMI MPO)
