Sistem Politik Demokrasi, Pengertian, Macam dan Ciri-cirinya

Ilmu Politik161 Dilihat

Mudabicara.com_ Seorang ilmuwan politik Amerika bernama Francis Fukuyama menulis buku berjudul The End of History and The Last Man. Buku ini menghebohkan para ilmuwan politik dengan kesimpulan yang mengatakan akhir dari sejarah dunia adalam sistem demokrasi liberal.

Sebagai ilmuwan yang menyadari evolusi sejarah tentu kesimpulan Fukuyama yang mengejutkan tersebut berdasarkan analisis matang. Bagi Fukuyama pasca Perang Dingin hanya kapitalisme dan sistem demokrasi liberal yang tetap bertahan kokoh. Hal itulah yang meyakinkanya tentang akhir dari evolusi ideologi manusia serta sistem politik dunia adalah demokrasi liberal dan kapitalisme.

BACA JUGA : Sistem Politik Demokrasi Liberal, Pengertian, Macam dan Cirinya

Apalagi berdasarkan cacatan sejarah sistem pemerintahan demokrasi serta kapitalisme merupakan sistem yang banyak diadopsi oleh banyak negara di dunia daripada bentuk pemerintahan komunisme, monarki bahkan fasisme.

Namun apa sebenarnya pengertian sistem demokrasi?, Bagamaimana sejarahnya?, Ada berapa macam demokrasi itu? dan apa saja ciri-cirinya?. Kali ini mudabicara akan mengulas tentang sistem politik demokrasi, pengertian, macam dan ciri-cirinya. Selengkapnya simak ulasan kami berikut ini:

Sekilas Tentang Pengertian Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi secara harfiah dapat diartikan pemerintahan oleh rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang muncul di pertengahan abad ke-5 SM untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara-kota Yunani, terutama Athena.

Demokrasi sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti pemerintahan. Secara terminologi sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang secara terbuka melibatkan masyarakat dengan kata lain pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

BACA JUGA : Sistem Politik, Pengertian dan Macam-macamnya

Sebagai sistem pemerintahan, demokrasi memberi ruang sepenuhnya kepada warga negara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan dan keputusan pemerintah.

Di era modern sistem demokrasi menjadi satu-satunya sistem politik yang paling banyak diadopsi. Hal ini membuktikan sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling cocok untuk masyarakat modern.

Sejarah Singkat Sistem Demokrasi

Lalu pertanyaan mendasar sebenarnya kapan sebenarnya sistem demokrasi ada? dan bagaimana perkembangan sistem demokrasi ini?

Ya, sistem demokrasi pertama kali dipakai oleh Cleisthenes, seorang pemimpin Athena pada 507 SM. Catatan sejarah mengungkap Yunani mengunakan sistem pemerintahan rakyat atau demokrasi sudah hampir dua abad.

Namun yang perlu digaras bawahi Yunani saat itu tentu saja bukan sebuah negara dalam pengertian negera modern. Kala itu Yunani terdiri dari kumpulan beberapa ratus negara kota yang independen dan dengan wilayah pedesaan.

Dengan realitas geografis yang seperti itu, maka asosiasi pemerintahan yang paling tepat untuk sistem pemerintahan Yunani waktu itu adalah sistem pemerintahan demokratis atau rakyat.

Pada abad ke-10 sebenarnya negara-negra Eropa masih mengalami feodalisme dan intervensi gereja, di mana pemerintahan hanya di kendalikan oleh para oligarki-oligarki yang memiliki kekayaan.

Kebebasan sipil hanyalah ilusi belaka, sampai pada akhirnya muncul kesadaran kolektif rakyat Eropa untuk keluar dari cengkraman sistem pemerintahan yang feodalisme.

BACA JUGA : Sistem Politik Otokrasi, Pengertian, Faktor dan Ciri-cirinya

Fenomena Magna Carta menjadi fondasi awal masyarakat Eropa khususnya Inggris menemukan kebebasan sipil sekaligus benih-benih demokrasi. Fenomena ini memberikan batasan kepada para penguasa Monarki  di Inggris terkait kekuasaan absolutnya.

Meskupin sampai abad pertengahan, wajah Eropa abad pertengahan sebenarnya belum keluar dari jerat feodalisme. Selain hak politik hanya milik sebagian orang ternyata politik hanya diperbolehkan untuk laki-laki saja.

Titik Balik Demokrasi Eropa

Titik balik Eropa mengalami demokrasi setelah sosok Pasquale Paoli mendeklarasikan Republik Korsika pada abad ke-18. Republik Korsika merupakan negara pertama yang mengunakan konstitusi berdasar abad pencerahan.

Dalam pemerintahanya Pasquale Paoli memberikan hak suara dan hak politik kepada perempuan. Sayangnya Republik Korsika tak bertahan lama pasca Perancis mengambil alih sistem pemerintahan sekaligus negaranya.

Sejarah mencatat pasca Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 sistem demokrasi semakin berkembang. Misalnya saja Jerman yang menerapkan sistem fasisme menjadi musuh bersama bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Negara Jerman menjadi saatu-satunya negara yang mengalami dua kali kekalahan perang dunia.

Demokrasi menemukan titik keemasaannya setelah runtuhnya Uni Soviet dan Tembok Berlinyang notabenya menganut komunisme dan fasisime.

Pasca perang dingin memang negara-negara dunia terbagi menjadi dua blok yaitu blok barat yang mengadopsi demokrasi dan blok timur mengadopsi komunisme. Sejak keruntuhan blok timur inilah menemukan jalan lurusnya sebagai satu-satunya sistem yang menjadi pemenang.

BACA JUGA : Sistem Politik Otoriter, Pengertian, Macam dan Ciri-cirinya

Maka tak heran seandainya Fukuyama manyatakan demokrasi liberal dan kapitalisme menjadi akhir dari evolusi deologi dan sistem pemerintahan. Baginya hanya sistem demokrasi yang mampu mengakomodasi kebebasan, pengakuan martabat dan hasrat fundamental manusia.

Pengertian sistem Demokrasi Menurut Para Ahli 

1. Aristoteles

Seorang filosof awal Aristoteles mengartikan demokrasi adalah adalah kebebasan. Baginya hanya melalui kebebasan orang atau warga negara dapat berbagi kekuasaan di dalam suatu negara.

2. Montesquieu

Seorang pakar politik abad pencerahan Montesquieu mengenalkan konsep teori pembagian kekuasaan. Kekuasaan dalam suatu negara terbagi menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Eksekutif adalah orang yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan hukum dan undang-undang, seperti presiden atau perdana menteri. Legislatif adalah orang yang berkuasa untuk membuat undang-undang, seperti Dewan Perwakilan rakyat.

Dan terakhir yudikatif adalah lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan untuk mengadili pelaksana undang-undang seperti Mahkamah Agung. Ketiga lembaga ini berdiri sendiri tanpa ada intervensi dari lembaga lain.

3. Abraham Lincoln

Abraham Lincoln mendefinisikan demkorasi adalah sustu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada prinsipnya demokrasi adalah rakyat.

4. C.F. Strong

Mennurut C.F Strong demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang bedasar pada sistem perwakilan. Pemerintah akan menjamin adanya tanggung jawab dari setiap kebijakan dan keputusan. Selain itu, pada sistem demokrasi setiap warga negara yang sudah mencapai batas umur dewasa dapat ikut serat dalam politik

5. Joseph A. Schemer

Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang memiliki perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik. Setiap warga negara memiliki hak untuk medapatkan kekuasaan berdasarkan suara mayoritas masyarakat.

BACA JUGA : Mengenal Karya Auguste Comte: Course of Positive Philosophy

6. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mana pemimpin bertanggung jawab atas suatu kebijakan atau keputusan kepada negara seasui dengan wilayah kekuasaanya. Dalam sistem demokrasi warga negara melakukan kerjasama secara tidak langsung dengan dewan perwakilannya.

7. John L Esposito

John L Esposito demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dengan jelas memisahkan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Di samping itu sistem demokrasi memberikan ruang yang sepenuhnya untuk warga negara dapat ikut serta dan terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan sekalusg menjadi pengawas terhadap kebijakan yang dikeluarkan.

8. Sidney Hook

Sidney Hook Seorang filsuf Amerika mendefinisikan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mana segala bentuk keputusan berdasarkan suara mayoritas masyarakat tanpa adanya paksaan.

9. Haris Soche

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan berdasarkan rakyat. Oleh karena itu rakyat memiliki kemampuan untuk mepertahankan, mengatur serta melindungi dirinya cari ancaman orang lain atau badan pemerintahan itu sendiri.

10. Henry B. Mayo

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya didapatkan dari pemilihan berdasarkan kesadaran sekaligus kebebasan politik. Dalam sistem ini kebijakan umum berdasarkan wakil rakyat yang kemudian diawasi oleh rakyat.

10. Affan Gaffar

Afffan Gaffar mendefinisikan demokrasi sebagai tujuan negara yang terwujud secara ideal sekaligus demokrasi adalah wujud politik dunia.

BACA JUGA : Sistem Politik Diktator, Pengertian, Macam dan Ciri-cirinya

Macam-Macam Sistem Politik Demokrasi

Dalam sistem demokrasi kebebasan berpendapat, supremasi hukum dan kesetetaraan adalah bahan bakar utama dan dijunjung tinggi. Sistem ini menjujung tinggi kedaulatan rakyat tanpa melihat latar belakang. Di bawah ini penjelasan macam-macam sistem demokrasi  yang perlu kalian ketahuai:

1. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang membutuhkan partisipasi politik yang tinggi dari warga negara. Selain warga negara memiliki hak untuk mengikuti permusyawaratan dan pembuatan kebijakan, demokrasi langsung tidak memiliki majelis parlemen atau perwakilan.

Misalnya, pemerintah ingin mengesahkan kebijakan atau peraturan, maka warga negara akan memberikan jejak pendapat sekaligus menentukan bagaimana kebijakan dan peraturan itu akan dikeluarkan.

2. Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang pelaksaannya melalui sistem perwakilan. Sistem Demokrasi ini membuat warga negara memiliki upaya untuk memilih siapa yang berhak mewakili mereka di dalam parlemen. Dengan kebebasan tersebut maka warga negara memiliki peluang menyuarakan aspirasi sekaligus hak-hak suara politik masyarakat minoritas terakomodir.

Sistem demokrasi  tidak langsung hadir sebagai solusi dari wilayah yang terlalu luas, jumlah penduduk banyak sekaligus permaslahan yang semakin rumit.

3. Demokrasi Parlementer

Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi ruang kepada parlemen untuk mengatur dan mengerjakan tugas negara. Dalam sistem parlementer Perdana Menteri dalam tugas kenegaraannya bertangung jawab kepada parlemen.

Sebab parlemen memilki hak untuk memilih dan meberhentikan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi parlementer badan eksekutif dan legislatif memiliki hubungan ketergantugan antara satu dengan yang lain.

5. Demokrasi Presidensial

Demokrasi Presidensial merupakan demokrasi yang paling banyak diadaptasi oleh negara-negara di dunia. Pada sistem ini kekuasaan tertinggi dipegang oleh presiden dan perdana menteri sekaligus presiden dipilih langsung oleh masyarakat.

Presiden merupakan pimpinan tertinggi namun presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif sekaligus tidak bisa membubarkan legislatif.

BACA JUGA : 10 Manfaat Belajar Antropologi Untuk Anak Muda

4. Demokrasi Pancasila

Istilah Demokrasi Pancasila hanya dikenal di Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Sebagai mana kita ketahui pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil konsensus bersama yang nilai-nilainya harus terinternalisasi dalam wujud perilaku warga negaranya.

Menjadi Indonesia adalah menjadi manusia yang berketuhanan, berperikemanusian yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia dan terus mencoba untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

6. Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal adalah demokrasi yang menjamin adanya kebebasan individu namun kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor konstitusional.

Maka menurut para ahli politik demokrasi liberal sama artinya dengan demokrasi institusional. Keputusan pemerintah meruapakan representasi kebutusan mayoritas masyarakat.

Pemerintah dalam sistem demokrasi liberal akan melindungi hak individu selama tidak keluar dari koridor hukum konstitusional.

Ciri-Ciri Sistem Politik Demokrasi

1.Kebijakan Bedasarkan Aspirasi Rakyat.

Dalam sistem demokrasi warga negara memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat guna memberi saran dan masukan dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan atau keputusan dalam sistem demokrasi tentu mengindahkan suara mayoritas masyarakat.

Hal ini bertujuan agar seluruh kepentingan terakomodir dan tidak ada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Selain itu hal ini bertujuan untuk menjegah terjadinya korupsi.

2. Pemilihan Umum 

Dalam sistem demokrasi mesti ada pemilihan umum. Selain ajang untuk mencari pemerintahan baru pemilihan umum merupakan bukti keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin.

3. Dewan Perwakilan Rakyat 

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan orang-orang yang terpilih sebagai wakil rakyat dalam pemilihan umum. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan rakyat yang memilihnya.

4. Menjunjung Supremasi Hukum

Sebagai sistem demokrasi yang memberikan keleluasaan terhadap warga negara maka demokrasi harus menjunjung supremasi hukum. Artinya segala bentuk kegiatan masyarakat akan mendapat kebebasan asalkan tidak melanggar aturan hukum dan hukum menjadi pondasi awal dalam melakukan tindakan sosial.

BACA JUGA : 10 Manfaat Belajar Politik Untuk Anak Muda

5.  Partai Politik

Dalam sistem demokrasi partai politik merupakan medium untuk meraih kekuasaan. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam politik. Entah ingin menjadi Presiden maupun Wakil Rakyat.

Namun prasyarakat untuk mencapai itu semua harus melalui partai politik. Partai politik semacam kendaraan untuk menampung aspirasi rakyat sekaligus fungsi kontro terhadap pemerintah yang sah.

6. Memiliki Undang-Undang

Undang-undang berarti aturan main dalam pemerintahan. Kebebasan dalam sistem demokrasi memikili arti kebebasan terikat karena warga negara harus memiliki kebebasan namun dengan tidak menganggu kebebasan individu lain.

Tulisan Terkait:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *