Mudabicara.com_Gagasan pemilihan tertutup khususnya pilkada tidak langsung melalui lembaga perwakilan sering diklaim sebagai solusi atas maraknya politik uang dalam pemilihan langsung. Argumen ini bertumpu pada asumsi bahwa pengurangan jumlah pemilih akan secara otomatis menekan praktik transaksi suara. Namun, asumsi tersebut keliru secara konseptual maupun empiris. Politik uang bukan sekadar persoalan teknis pemilu, melainkan problem struktural dalam relasi kekuasaan dan pembiayaan politik.
-
Politik Uang Tidak Hilang, Hanya Berpindah Ruang
Dalam pemilihan tertutup, praktik politik uang tidak menghilang, melainkan berpindah dari ruang publik ke ruang elite. Jika dalam pemilihan langsung transaksi dilakukan antara kandidat dan pemilih, maka dalam pemilihan tertutup transaksi bergeser menjadi lobi, suap, dan kompromi politik di antara segelintir aktor kekuasaan. Skala aktor yang lebih kecil justru meningkatkan intensitas dan nilai transaksi, karena setiap suara elite memiliki bobot politik yang jauh lebih menentukan.
Baca Juga: Fakta Persidangan Kasus Sritex: Inisiasi Kredit Berasal dari BPD DKI Cabang Solo, Bukan Babay Farid
Edward Aspinall dan Ward Berenschot menunjukkan bahwa politik uang bersifat adaptif terhadap desain institusional pemilu. Perubahan mekanisme pemilihan tidak menghapus insentif koruptif selama biaya politik tinggi dan akuntabilitas lemah. Dengan demikian, pemilihan tertutup justru berpotensi menciptakan politik uang yang lebih terselubung, sulit diawasi, dan minim kontrol publik.
-
Perbandingan Transaksi dalam Pilkada Langsung vs Tertutup
Dalam pilkada langsung, politik uang memang bersifat masif dan vulgar, seperti praktik serangan fajar. Namun sifatnya tersebar dan tidak selalu menjamin kemenangan kandidat. Sebaliknya, dalam pemilihan tertutup, transaksi bersifat terpusat dan strategis. Satu keputusan elite dapat menentukan hasil akhir tanpa keterlibatan rakyat secara luas.
Pengalaman Indonesia sebelum reformasi, ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, memperlihatkan maraknya praktik jual beli suara antar-elite lokal. Banyak kasus korupsi kepala daerah pascareformasi justru berakar dari hutang politik yang dibangun sejak proses pemilihan tidak langsung. Hal ini ditegaskan oleh berbagai laporan KPK dan ICW yang menyebut bahwa korupsi kepala daerah kerap berkaitan dengan ongkos politik dan balas jasa kepada aktor pendukung di parlemen daerah.
Dengan kata lain, pemilihan tertutup tidak mengurangi transaksi, tetapi mengubah bentuknya menjadi lebih eksklusif, mahal, dan jauh dari pengawasan publik.
-
Risiko Biaya Politik Tinggi dan Korupsi Elite
Pemilihan tertutup menciptakan ilusi efisiensi, tetapi dalam praktiknya justru meningkatkan biaya politik di tingkat elite. Kandidat tidak lagi membangun legitimasi publik, melainkan mengamankan dukungan politik melalui negosiasi kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Akibatnya, kepala daerah terpilih cenderung lebih loyal kepada elite politik dan sponsor ekonomi dibandingkan kepada rakyat.
Baca Juga: Lolos Final Asia Cup 2026, Timnas Futsal Indonesia Bantai Jepang 5-3
Jeffrey Winters menyebut kondisi ini sebagai konsolidasi oligarki, di mana demokrasi prosedural tetap berjalan tetapi dikendalikan oleh segelintir pemilik kekuasaan dan modal. Dalam konteks ini, pemilihan tertutup berisiko memperkuat kartel politik daerah dan mempersempit ruang akuntabilitas.
Korupsi elite menjadi konsekuensi logis dari sistem yang memusatkan kekuasaan tanpa kontrol rakyat. Kepala daerah yang lahir dari pemilihan tertutup memiliki insentif kuat untuk mengembalikan modal politik melalui penyalahgunaan anggaran, perizinan, dan kebijakan ekonomi daerah.
Dengan demikian, pemilihan tertutup bukanlah solusi atas politik uang, melainkan bentuk pengalihan masalah. Demokrasi yang cacat tidak dapat diperbaiki dengan membatasi partisipasi rakyat, melainkan dengan membenahi pembiayaan politik, penegakan hukum, dan pendidikan politik warga. Menutup kotak suara justru membuka ruang lebih luas bagi transaksi elite yang tidak tersentuh publik.
Penulis: Fadlil Aulia Rahman Rajagukguk dan Gomgom Maruli Purba
