Kategori

Kategori: Hukum

Polisi Siber
Hukum

Terjerat UU ITE, Polisi Siber Perlu DiTopang Aturan Hukum Yang Demokratis 

Mudabicara.com_ Keberadaan polisi siber dinilai positif untuk menyehatkan ruang digital. Namun, kerja polisi siber harus ditopang dengan aturan hukum yang lebih demokratis berupa perubahan UU ITE. Hal tersebut mencuat dalam webinar “Urgensi Polisi Siber dalam Demokrasi Indonesia” yang digelar Forum Konstitusi dan Demokrasi (Fokdem), Jumat 12 Maret 2021. BACA JUGA : MOELDOKO TIDAK HADIR,…

Revisi UU ITE
Hukum

Koalisi Masyarakat Sipil Minta UU ITE Direvisi Total 

Mudabicara.com_ Sejumlah anggota Koalisi Masyarakat Sipil memenuhi undangan dari Kementerian Polhukam Republik Indonesia untuk memberi masukan kepada Tim Kajian Revisi UU ITE yang dikepalai oleh Dr. Sigit Purnomo dari Kedeputian III Polhukam. Koalisi meminta Tim Kajian Polhukam RI untuk merevisi total UU ITE. BACA JUGA : HARI PEREMPUAN SEDUNIA, MEMILIH UNTUK MENANTANG  Pertemuan hari…

Hukuman Mati Mantan Mensos Juliari dan Edy Prabowo Bisa Saja Diterapkan, Asalakan...
Hukum

Hukuman Mati Mantan Mensos dan Edy Prabowo Bisa Diterapkan, Asalkan… 

Mudabicara.com_Mantan Menteri (Mensos) Sosial Juliari Peter Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memiliki peluang untuk dijatuhkan hukuman mati, jika unsur dalam Undangan-Undangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terpenuhi. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021. “Benar secara normatif dalam UU Tipikor terutama Pasal…

Perpres Miras
Hukum

Ditolak Masyarakat, Presiden Jokowi Cabut Perpres Soal Miras 

Mudabicara.com_ Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras). Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam kanal You tube Sekretariat Presiden dikutip pada Selasa, 2 Maret 2021. BACA JUGA : MENGILHAMI PUISI PERINGATAN WIJI THUKUL  “Bersama ini saya…

nURDIN aBDULLAH
Hukum

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah kena OTT KPK 

Mudabicara.com_ Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu, 27 Februari 2021. KPK melaui plt jubirnya Ali Fikri membenarkan informasi perihal penangkapan OTT Gubernur Sulsel. BACA JUGA : BUDAYA MEMBACA BUKU, TERBIASA KARENA DIBIASAKAN “Betul, Jum’at dini hari, KPK melakukan operasi OTT  terhadap Gubernur Sulsel terkait…

Suparji
Hukum

Suparji Apresiasi SE Kapolri Terkait Penanganan Kasus ITE 

Mudabicara.com_ Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad mengapresiasi Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Suparji menilai bahwa tindakan ini bentuk respon atas pernyataan presiden terkait UU ITE. BACA JUGA : MENGILHAMI PUISI PERINGATAN WIJI THUKUL  “Saya pribadi mengapresiasi Kapolri yang mengeluarkan SE…

Orient Riwu Kore
Hukum

Kasus Orient Riwu Kore, Setara Institute: Bukti Buruknya Data Kependudukan 

Mudabicara.com_Polemik kewarganegaraan ganda Bupati Sabu Raijua, Orient P Riwu Kore menjadi perhatian publik setelah yang bersangkutan dinyatakan masih berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Atas dasar itu, Rumah Kebudaayaan Nusantara (RKN) menggelar diskusi bertema “Polemik Bupati Terpilih Sabu Raijua: Bagaimana Solusi dan Upaya Hukum Apa yang Harus Dilakukan?” pada Selasa 9 Februari 2021. BACA…

Pam Swakarsa
Hukum

Wacana Hidupkan PAM Swakarsa, Lipi: Negara ingin perkuat kontrol publik 

Mudabicara.com_Saat fit and proper test Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memaparkan Road Map Transformasi Polri. Salah satu proyeksi program kerjanya adalah satunya pengaktifan kembali PAM Swakarsa (Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa). BACA JUGA : WARTEG BERPOTENSI GULUNG TIKAR, PANDAWAKARTA MINTA PEMERINTAH EVALUASI KEBIJAKAN EKONOMI PAM Swakarsa ini diaktifkan kembali dalam rangka mewujudkan keamanan…

Refly Harun
Hukum

Korupsi Bansos, Refly Harun Minta KPK Periksa DPR dan Parpol 

Mudabicara.com_Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan bahwa KPK harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak terkait soal korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang menjerat mantan Mensos Juliari P. Batubara. BACA JUGA : RESENSI BUKU MELAWAN KORUPSI KARYA VISHNU JUWONO Misalnya, dugaan terlibatan perusahaan yang ada hubunganya dengan Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi…