Mudabicara.com_Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menilai perekonomian dalam negeri bakal membaik, meski pada kuartal III 2020 masih mengalami kontraksi. Syaratnya, kata dia menjaga konsumsi kelompok masyarakat yang rentan terdampak pandemi Covid-19 dengan program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial berupa uang tunai.

“Kita tetap harus antisipasi dampak langsung dari pembatasan aktivitas di masyarakat, yakni menjaga konsumsi melalui bansos tunai,” ujar ujar Mohammad Faisal di Jakarta, Kamis, 10 September 2020 seperti dilansir dari Antara.

BACA JUGA : DPR MASIH KOORDINASI DENGAN KOMISI II SOAL PENUNDAAN PILKADA 2020

Kelompok masyarakat rentan seperti pekerja informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menurutnya harus menjadi prioritas pemerintah. Sebab, bantuan uang tunai mempu menstimulasi konsumsi rumah tangga di kelompok tersebut.

“Kelompok masyarakat itu harus menjadi prioritas sambil juga menjaga kepercayaan penanganan Covid-19 bagi kalangan atas,” ucapnya.

Sementara itu, konsumsi kalangan atas kata Faisal berbeda dengan kelompok rentan karena sejalan dengan tren ekonomi ke depan. “Kalau kasus Covid-19 meningkat, kalangan atas tentu khawatir dan lebih memilih untuk saving,” kata dia.

Jadi, untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, perlu kecepatan dan ketepatan penyaluran bansos tunai kepada masyarakat terdampak Covid-19. Agar aktivitas ekonomi tetap bergerak sejalan dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

“Bansos tunai harus segera mungkin penyalurannya, jangan sampai kelompok rentan Covid-19 hilang penghasilan karena dapat mempengaruhi konsumsi domestik,” ujarnya.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin melaporkan realisasi bantuan stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) per Agustus mencapai Rp 190,5 triliun dari total anggaran Rp 488,06 triliun.

Adapun empat program utama yang menjadi tanggung jawab pihaknya yakni perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda), pembiayaan korporasi dan UMKM. “Kami pastikan tersalur kepada masyarakat,” tuturnya.

Secara detail ia menjelaskan realisasi program perlindungan sosial mencapai Rp114,11 triliun dari pagu anggaran Rp 204,95 triliun atau 55,68 persen. Untuk program sektor KL atau pemda sebesar Rp 17,86 triliun dari pagu anggaran Rp 106,05 triliun atau 16,84 persen.

BACA JUGA : ORANG MINANG MARAH, PUAN TIDAK FAHAM SEJARAH 

Kemudian, realisasi UMKM Rp 58,53 triliun dari pagu anggaran Rp 123,46 triliun atau 47,41 persen dan program pembiayaan korporasi Rp 3 triliun dari pagu anggaran Rp 53,60 triliun.

“Dua program penyerapan sangat baik yakni sektor perlindungan sosial dan UMKM mengingat kedua sektor tersebut yang paling terdampak Covid-19,” kata Budi.