Dari Balik Layar ke Puncak Kekuasaan: Profil Mojtaba Khamenei Pemimpin Baru Iran

Indepth13 Dilihat

Mudabicara.com_Majelis Pakar Iran menetapkan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru. Keputusan ini muncul saat negara tersebut berada dalam situasi krisis setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel mengguncang ibu kota Teheran. Putra kedua Ayatollah Ali Khamenei itu kini memegang posisi tertinggi dalam sistem politik Republik Islam.

Nama Mojtaba mulai mengemuka setelah kabar kematian ayahnya dalam serangan bom pada Sabtu, 28 Februari 2026. Sejak saat itu, perhatian publik tertuju pada figur yang selama ini lebih sering berperan di balik layar kekuasaan Iran.

Profil Mojtaba Khamenei

Mengutip Aljazeera, Majelis Pakar Iran yang terdiri dari 88 ulama menyampaikan bahwa Mojtaba terpilih melalui “suara yang menentukan”. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan media pemerintah, majelis meminta seluruh warga Iran, terutama kalangan akademisi dan elit universitas, untuk menunjukkan loyalitas serta menjaga persatuan nasional.

Baca Juga: Bamusi Gelar Nuzulul Quran, Basarah Ungkap Perjalanan Spiritual Megawati

Dalam serangan yang menewaskan ayahnya, ibu, istri, dan salah satu saudara perempuannya juga dilaporkan meninggal dunia. Mojtaba selamat karena tidak berada di lokasi ketika ledakan terjadi.

Berbeda dari ayahnya yang memiliki legitimasi politik yang lebih terbuka, Mojtaba tidak pernah mengikuti pemilihan umum. Selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai figur yang memiliki pengaruh besar di lingkaran inti kepemimpinan tertinggi, meskipun jarang tampil di hadapan publik.

Ia disebut memiliki kedekatan kuat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Keterlibatan militernya dimulai sejak usia muda ketika bergabung dengan Batalyon Habib pada masa Perang Iran-Irak di era 1980-an. Hubungan tersebut dianggap menjadi basis dukungan kuat dari kalangan garis keras di Iran.

Mojtaba lahir pada 1969 di kota suci Mashhad. Masa kecilnya berlangsung ketika ayahnya aktif dalam gerakan oposisi terhadap pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam. Saat masih muda, ia juga sempat terlibat dalam operasi militer Iran selama perang dengan Irak.

Pendidikan agamanya ditempuh di Qom, pusat studi Syiah, di bawah bimbingan ulama konservatif. Walaupun tidak pernah menjabat posisi resmi dalam struktur pemerintahan, ia beberapa kali terlihat dalam kegiatan para loyalis pemerintahan, meski hampir tidak pernah berbicara di depan umum.

Sosoknya dikenal sangat tertutup. Mojtaba jarang muncul di hadapan publik, tidak pernah menyampaikan khutbah Jumat maupun pidato politik terbuka. Karena minimnya kemunculan publik, banyak warga Iran bahkan tidak pernah mendengar suaranya secara langsung.

Di balik citra tersebut, ia sering dikaitkan dengan langkah represif terhadap demonstrasi. Kelompok reformis menuduhnya terlibat dalam penindakan terhadap Gerakan Hijau pada 2009. Ia juga disebut memiliki peran dalam operasi pasukan Basij ketika menekan gelombang protes nasional dua bulan lalu yang menimbulkan ribuan korban.

Pengangkatannya sebagai pemimpin tertinggi memicu kontroversi karena dinilai mengarah pada pola kekuasaan dinasti, sesuatu yang mengingatkan pada sistem monarki Pahlavi sebelum Revolusi Islam 1979.

Baca Juga: Trump Ancam Serang Iran Lebih Keras, Target Baru Mulai Dipertimbangkan

Selain itu, status keagamaannya turut diperdebatkan. Mojtaba saat ini menyandang gelar Hojtoleslam yang berada pada tingkat ulama menengah, bukan Ayatollah yang merupakan gelar tertinggi. Namun dalam sejarah Iran modern, Ayatollah Ali Khamenei juga belum bergelar Ayatollah ketika pertama kali menjadi pemimpin tertinggi pada 1989 sebelum aturan kemudian diubah.

Masuk Radar AS

Mojtaba Khamenei juga masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat. Sejumlah laporan media Barat menuduhnya mengendalikan jaringan ekonomi bernilai miliaran dolar melalui orang-orang kepercayaannya. Namanya juga pernah dikaitkan dengan Ali Ansari dalam kasus runtuhnya Bank Ayandeh yang memicu gejolak inflasi di Iran.

Sementara itu, situasi di Iran masih belum stabil. Pemerintah menerapkan pemadaman internet secara nasional serta pembatasan aliran informasi ketika operasi militer masih berlangsung.

Tulisan Terkait:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *