Mudabicara.com_Fithra Faisal Hastiadi, Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, memberikan pandangannya mengenai ketegangan geopolitik antara Israel dan Iran.
Di tengah situasi tersebut, ada pihak yang mempertanyakan fokus TNI RI pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Fithra, kritik semacam itu merupakan narasi negatif yang muncul di tengah gejolak ekonomi global baru-baru ini. Padahal, program MBG dan swasembada pangan sangat krusial dalam memperkuat ketahanan nasional.
Baca Juga: Wamen Koperasi Resmikan Kopdes Merah Putih di Papua Barat
“Dia bilang, ‘wah mana nih TNI kita sibuk ngurusin MBG, ngurusin makanan segala macam’. Nah kalau kita bicara Asta Cita yang nomor dua, fungsi ketahanan keamanan itu satu layer dengan ketahanan ekonomi, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan seterusnya,” jelas Fithra dalam acara diskusi tentang stimulus ekonomi, di Toety Heraty Museum Cemara 6 Galery, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
“Maka kalau kita lihat kenapa TNI kita turun dalam aspek territorial, kenapa turun membantu food sufficiency? Ya karena itu adalah bagian dari ketahanan keamanan, pertahanan semesta,” sambungnya.
Apabila mengacu pada data kuartal I 2025, Fithra mengatakan, pertumbuhan sektor pertanian sebesar 10,53%. Lalu refleksi di angka inflasi per data terakhir 1,6% year-on-year (YoY).
Dia menyatakan bahwa angka tersebut masih tergolong stabil, terutama di tengah situasi ketidakpastian ekonomi global saat ini. Selain itu, biasanya tingkat inflasi juga dipengaruhi oleh harapan masyarakat terhadap kenaikan harga di masa depan.
“Dengan semua hal itu in place, harusnya ekspektasi kita udah semakin liar ya terhadap inflasi dan seterusnya. Tapi yang terjadi adalah karena kita memiliki kapasitas produktif, itu ditebalkan kondisinya. Sehingga, kemudian tidak mampu untuk mengerek inflasi level yang sangat signifikan,” ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Pajak E-Commerce Bukan Kebijakan Baru
Oleh sebab itu, Fithra menegaskan bahwa ketahanan energi dan pangan termasuk dalam upaya mitigasi. Ia juga menyebut pemerintah telah mengenali berbagai situasi yang memerlukan tindakan mitigasi.
Dasar inilah yang melahirkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Menurut Fithra, kebijakan ini bertujuan memindahkan dana dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang lebih produktif.
“Salah satunya kalau dulu ingat di awal tahun Pak Presiden bersama Bu Sri Mulyani melihat sampai satuan sembilan, dicek kok ada ATK sampai Rp 44 triliun, kok dikumpulan setiap kementerian ada 44 triliun, ini buat apa? Akhirnya dibalikkan lagi ke kaedah Undang-Undang No. 17 tahun 2003, keuangan negara yang the money you need to have the function. Money full of function,” kata Fithra.
