Mudabicara.com_Pemerintah Kabupaten Tangerang terus mendorong penguatan tata kelola investasi melalui penerapan konsep Integrated Investment Governance Framework (IIGF) sebagai strategi perubahan dalam membangun pola kerja pemerintahan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan investasi.
IIGF merupakan mekanisme koordinasi lintas Perangkat Daerah yang dirancang untuk memperkuat sinergi dalam mendukung percepatan investasi Kabupaten Tangerang.
Konsep ini tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan kebijakan, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir (mindset) seluruh unsur pemerintah daerah bahwa investasi merupakan agenda bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor.
Baca Juga: Viral Gontor Disebut Tegur Prabowo, Stafsus Menag Gugun Tegaskan Itu Doa dan Nasihat untuk Pemimpin
Selama ini, proses investasi melibatkan berbagai aspek yang menjadi kewenangan sejumlah Perangkat Daerah, seperti tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur, regulasi, data dan informasi, hingga pelayanan perizinan berusaha.
Kondisi tersebut membutuhkan pola koordinasi yang mampu menghubungkan seluruh kewenangan agar penyelesaian hambatan investasi dapat dilakukan secara lebih efektif.
Melalui strategi IIGF, Pemerintah Kabupaten Tangerang mendorong perubahan dari pola kerja yang bersifat sektoral menuju pola kerja yang mengedepankan:
- Koordinasi sebagai fondasi penyelesaian permasalahan investasi
IIGF membangun mekanisme komunikasi antar Perangkat Daerah agar setiap hambatan investasi dapat diidentifikasi, dikoordinasikan, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Baca Juga: Tutup Rakor 2026, Kemenimipas Apresiasi ASN yang Berhasil Ciptakan Inovasi
- Kolaborasi sebagai penguatan peran bersama
Setiap Perangkat Daerah memiliki kontribusi strategis dalam mendukung investasi. Melalui IIGF, peran tersebut diintegrasikan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
- Sinergitas sebagai arah kebijakan bersama
IIGF memastikan berbagai kebijakan, data, informasi, dan langkah penyelesaian investasi memiliki arah yang sama sehingga mampu memberikan dukungan terhadap percepatan investasi daerah.
Penerapan IIGF juga memperkuat pentingnya pengelolaan data dan informasi investasi sebagai dasar pengambilan keputusan, serta membangun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap hambatan investasi mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
Baca Juga: Kemenimipas Paparkan Capaian 15 Program Aksi di Bidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian
Selain memperkuat koordinasi internal pemerintah daerah, IIGF diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi dunia usaha melalui terciptanya proses fasilitasi investasi yang lebih terarah, transparan, dan memberikan kepastian.
Perubahan utama yang ingin dibangun melalui IIGF bukan hanya pada terbentuknya dokumen kebijakan, tetapi pada perubahan budaya kerja pemerintahan, yaitu membangun kesadaran bahwa percepatan investasi membutuhkan keterlibatan bersama seluruh Perangkat Daerah.
Dengan semangat koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas, IIGF menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan tata kelola investasi yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan.
Melalui implementasi IIGF, Kabupaten Tangerang terus memperkuat posisinya sebagai daerah yang memiliki tata kelola investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, dan penciptaan peluang pembangunan yang berkelanjutan.
Penulis: Aji Januardhi Nurogo (Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang)
