Mudabicara.com_Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut tercermin dari keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penyerahan resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada Senin (3/8) di Aula Yusuf Adiwiyata, Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dokumen tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Baca Juga: Gugun Gumilar Dorong Persatuan, Pelayanan Ibadah di Chapel Oikumene USU Tetap Berjalan
Dalam sambutannya, Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyampaikan bahwa opini WTP yang diperoleh Kemenimipas mencerminkan kualitas tata kelola keuangan yang semakin baik. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
”Capaian Wajar Tanpa Pengecualian ini bukan sekadar pencapaian biasa, namun nilainya terus meningkat. Artinya, sistem pencatatan yang dikelola sudah semakin sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sangat tinggi, dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal berjalan dengan sangat baik,” ujar Nyoman Adhi Suryadnyana.
Selain mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan, BPK RI juga menilai Kemenimipas memiliki peran penting dalam mendukung transformasi pemerintahan menuju era Government 5.0 sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Salah satu potensi yang mendapat perhatian adalah penguatan interoperabilitas data antarinstansi, termasuk pengelolaan informasi mengenai pekerja migran, lalu lintas warga negara asing, hingga pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
Integrasi data tersebut dinilai tidak hanya mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara serta memperkuat aspek keamanan nasional melalui sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.
Baca Juga: Kemenag Siapkan Program Khusus Agar Santri Lebih Kompetitif Raih Beasiswa LPDP
”Kemenimipas telah menunjukkan bagaimana peran keimigrasian menyaring wisatawan masuk ke negara kita. Ini tidak hanya tentang PNBP tapi juga tentang kedaulatan negara kita, jauh lebih penting dari sekadar penerimaan. kemudian bagaimana membina warga binaan, diberi kesempatan, sehingga berhasil tujuan pemasyarakatan itu sendiri untuk mengembalikan mereka ke masyarakat,” ujar Nyoman Adhi Suryadnyana.
Perolehan opini WTP menjadi dorongan bagi Kemenimipas untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran negara. Kementerian menegaskan bahwa predikat tersebut tidak dipandang sebagai capaian akhir, melainkan menjadi pijakan untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Melalui komitmen tersebut, Kemenimipas berupaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal, berintegritas, dan memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan nasional.
