Mudabicara.com_ Deklarasi kode etik (Code of Conduct) yang di tanda tangani pada tahun 2002 oleh menteri-menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN dan China, mendorong pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk menjalankan aturan kawasan yang efektif, substantif, dan sejalan dengan hukum internasional, serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.
Deklarasi tersebut selain melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan Cina, juga turut melibatkan beberapa negara Uni Eropa. Kode etik yang telah disepakati ini memang sangat penting untuk diterapkan.
ASEAN melihat bahwa dengan menaati deklarasi kode etik seperti yang telah di tandatangani, akan sangat membantu mengurangi ketegangan yang akan terjadi di laut Cina selatan, khususnya terhadap ketegangan yang dapat menimbulkan persaingan kekuatan besar.
Walaupun pada kenyataannya penerapan kode etik ini tidak berjalan dengan lancar, dan cukup lambat, terlihat sejak di tandatanganinya deklarasi tahun 2002, namun draft teks negosiasi antara China dan ASEAN baru disepakati pada tahun 2018 dan menargetkan untuk menyelesaikan negosiasi lainnya pada tahun 2021.
Namun aktor-aktor yang terlibat dalam pencetusan deklarasi kode etik ini khususnya negara-negara anggota ASEAN telah menunjukkan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dalam menjaga stabilitas perdamaian di kawasan laut Cina Selatan, yakni dengan menghormati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.
Indonesia sebagai salah satu negara yang memprakarsai kode etik tersebut, tentunya tidak bisa lepas dari kepentingan nasionalnya. Karena jika dilihat dari segi strategis, Laut Cina Selatan menjadi jalur yang menghubungkan arus minyak bumi mentah dari teluk Arab menuju negara-negara Asia.
Jika terjadi ketegangan di Laut Cina Selatan dan perairan Indonesia menjadi rute terbuka bagi pelayaran internasional, maka hal ini dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional Indonesia sendiri.
Olehnya itu sangat penting untuk menjaga agar situasi dikawasan laut Cina selatan agar tetap stabil.
Oleh : Wa Ode Rindang alamiah
