Mudabicara.com_Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Lampung Abdul Hakim menginginkan agar Anggaran Pendapan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 benar-benar mensejahterakan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Abdul Hakim berdialog bersama Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Propinsi Lampung Taufik Hidayat beserta jajaran OPD terkait di kantor Pemerintah Propinsi Lampung pada Senin, 14 September 2020.

Abdul Hakim mengatakan bahwa kehadiran dirinya ingin menyerap banyak masukan dari pemerintah propinsi Lampung sebagai bahan pertimbangan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2021.

” Tentu kita berharap APBN 2021 menjadi lebih baik, lebih realistis, dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ujar Abdul Hakim dalam siaran persnya, Jakarta, Selasa 15 September 2020.

Abdul Hakim juga menambahkan terkait desain RAPBN tahun 2021 harus fokus pada empat hal, yakni kesehatan, jaring pengaman sosial, insentif ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Perlu fokus kepada empat hal; bidang kesehatan, jaringan keamanan sosial, insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM, danĀ  alokasi TKDD perlu mendapat prioritas untuk menjamin kebutuhan fiskal daerah” tambahnya.

BACA JUGA: PILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Taufik Hidayat menyambut baik kehadiran senator asal Lampung tersebut dan menjabarkan kondisi perekonomian di Propinsi Lampung.

” Dampak Covid-19 telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi. PAD kita -12 persen, dana transfer pusat ke daerah -6,7 persen. Sangat berharap kontribusi APBN ke daerah melalui program Kementerian bisa bersinergi dengan pemerintah propinsi. Yang terjadi sekarang banyaknya program-program Kementerian yang langsung ke masyarakat tanpa bersinergi dengan pemprov. Contohnya bantuan hibah Kementerian Tenaga Kerja ke Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas. Nilainya bisa 400 juta per komunitas, tapi tidak melibatkan Pemda dari awal, banyak aset yang susah untuk pertanggungjawaban, hal-hal seperti ini jika bisa sinergi dari awal tentu akan lebih baik ” tandasnya.