Mudabicara.com_Virus Corona (Covid-19) tak mereda, per- Hari ini, 14 September 2020, sudah ada 221.523 orang rakyat Indonesia yang terinfeksi Corona, jika tak bisa ditangani, maka siap-siap banyak yang akan mati. Sebegitu bingungkah pemerintah, sehingga Corona tak bisa ditahan dan dikendalikan.

Dan sebentar lagi, di 9 Desember 2020, 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota di seluruh Indonesia, republik ini akan menyelenggarakan Pilkada. Pilkada yang ada dalam bayang-bayang virus Corona.

Pilkada itu penting, namun menyelamatkan nyawa manusia, itu juga jauh lebih penting. Di tengah melambungnya penyebaran virus Corona, yang entah kapan akan bisa ditangani. Pemerintah hanya bisa mengandalkan jurus “anti virus”. Jika anti virus ditemukan, maka Corona bisa dikendalikan. Namun jika tidak, maka kita harus hidup dalam ancaman Corona.

Pilkada di tengah pandemi Corona merupakan suatu kekeliruan, karena hanya akan menambah cluster baru Corona. Terbukti sudah sekitar 60 calon kepala daerah positif Corona.

Pemerintah dan penyelanggara Pemilu, juga tak bisa menghentikan kerumunan dan arak-arakan masa pendukung calon kepala daerah. Dibanyak tempat dan banyak daerah, para pendukung calon kepala daerah berjubel-jubel, ikut konvoi mengiringi proses pendaftaran di KPUD.

Saya sejak enam bulan yang lalu, telah mengingatkan bahwa Pilkada harus diundur, bukan di Desember 2020. Tapi di tahun 2021. Pemerintah, Komisi II, KPU, Bawaslu, dan DKPP berhasil menyepakati pengunduran Pilkada, tapi dari September ke Desember 2020. Hanya mundur tiga bulan.

Dalam beberapa kesempatan, saya juga sering membuat statemen di banyak media, bahwa di bulan Desember 2020 masih rawan, rawan dengan Corona yang masih terus akan memangsa rakyat Indonesia.

Saat ini terbukti, kasus Corona terus melonjak tinggi, bahkan beberapa ahli epidemiologi mengatakan, di Desember akan terjadi puncak Corona. Di Desember-lah akan terjadi penularan virus Corona yang hebat. Jadi kita harus waspada.

Di 9 Desember 2020 itu pula Pilkada akan diselenggarakan. Pemerintah sedang dalam dilema, rakyat juga bagai makan buah simalakama, DPR tak punya solusi, dan penyelenggara pemilu juga sedang kebingungan.

Pilkada di tengah pandemi Corona merupakan suatu keprihatinan. Prihatin karena rakyat sedang susah, sedang melarat, sedang menangis, sedang sulit mencari makan dan pekerjaan. Keprihatinan itu akan menjadi-jadi, jika di 9 Desember nanti rakyat banyak yang tertular Corona.

Sudah jatuh, lalu tertimpa tangga. Sudah hidup susah, malah terkena Corona. Dan jika sudah positif Corona, tak akan ada yang membela, calon kepala daerah yang didukungnya pun tak akan membela.

Persoalan kita adalah rendahnya kedisiplinan. Ditambah lagi kebijakan yang dibuat pemeritah, DPR, dan penyelenggara Pemilu tak berpihak pada rakyat. Sudah tahu ada Corona, Pilkada tetap diselenggarakan, sudah tahu kasus Corona terus meningkat, tapi Pilkada tidak diundur ke waktu yang aman.

BACA JUGA: PERKUMPULAN INDONESIA MEMILIH ADAKAN SEKOLAH PEMILU DAN DEMOKRASI

Islam mengajarkan, menjaga nyawa manusia, sama dengan menjaga nyawa seluruh manusia. Artinya nyawa manusia itu sangat berharga. Dan nyawa rakyat Indonesia jangan diobral hanya demi Pilkada.

Pilkada bisa diundur lagi, dengan merubah aturan, hari pencoblosan bisa berubah, dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sangat jelas bahwa Pilkada bisa diundur, namun tidak dengan nyawa manusia, nyawa manusia tak akan bisa kembali. Jika sudah mati, maka tak akan bisa hidup kembali.

Jika pun Pilkada dipaksakan masih dilaksanakan di 9 Desember 2020, maka masyarakat harus hati-hati dan harus menjaga dan menjalankan protokol kesehatan. Sayangi nyawa kita. Jangan karena kita merasa hebat, lalu menyepelekan virus Corona. Jika ini yang terjadi, maka akan banyak lagi peti mati, yang diisi oleh warga yang terkena Corona.

Sejak “new normal” diberlakukan, rakyat mulai terbiasa lagi, dengan aktivitas-aktivitas pertemuan, bisnis, dll, namun disaat yang sama, banyak yang melalaikan protokol kesehatan.

Merasa sudah aman, merasa sudah “normal”, dan merasa sudah enak beraktivitas di luar rumah, yang terjadi bukan disiplin yang ditegakkan, tapi masa bodoh terhadap Corona, akhirnya penyebaran Corona tak terkendalikan.

Kalaupun Pilkada tak diundur, mari kita patuhi aturan, patuhi protokol kesehatan, patuhi segala sesuatu, yang bisa menghindarkan kita dari Corona. Jika kita tak disiplin, siapa lagi yang akan berdisiplin diri, Jika tidak sekarang, maka kapan lagi.

Saatnya kita menjadi pahlawan, pahlawan untuk diri sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jangan biarkan diri kita dan masyarakat yang lain tertular Corona. Ingatkan meraka yang tak disiplin. Dan tegur mereka yang tak mentaati aturan.

Rakyat Indonesia harus kita jaga. Jangan hanya gara-gara Pilkada, rakyat menjadi korban. Jangan hanya gara-gara kepentingan elite, rakyat dimakan Corona.

Pemerintah sedang bingung, galau, dan sudah kehilangan akal. Tak mungkin rakyat mengandalkan pemerintah yang sedang galau itu. Oleh karena itu, menjaga diri masing-masing merupakan jalan terbaik. Ya, jalan terbaik.

Kebijakan Pilkada memang membuat rakyat sulit. Bukan hanya karena rakyat tak punya duit dan sedang pailit. Tetapi juga sedang dihantui Corona, yang kapan saja bisa menyerang. Saat ini, Corona bisa menyerang siapapun, kapanpun, dan dimanapun.

Momentum Pilkada saat ini, sejatinya menjadikan kita lebih mawas diri, jangan-jangan kita lah yang tidak disiplin, jangan-jangan kitalah yang sering melanggar aturan, dan jangan-jangan kitalah yang sering menyepelekan penularan virus Corona.

Yang pasti, di Desember 2020 Corona tak akan hilang, bahkan akan lalu-lalang dan menjadi puncak pandemi. Tak ada yang bisa kita lakukan selain menjaga diri, keluarga, dan tetangga dengan caranya masing-masing.

Dan yang paling penting, jangan sampai Pilkada menjadi cluster baru penyumbang penyebaran Corona di Indonesia. Jika Pilkada menjadi cluster penyebaran Corona, maka akan semakin banyak rakyat Indonesia, yang akan dimasukan ke peti mati untuk dikubur. Itu jangan sampai terjadi. Dan semoga Corona segera berlalu.

Penulis: Ujang Komarudin Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI).