Mudabicara.com_Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi rencana Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang berkomitmen melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
Puan menekankan agar proses tersebut dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pihak mana pun.
“Kita harus bersama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah harus dilakukan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau jejak sejarahnya dihilangkan,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Baca Juga: Shopee Catat Lonjakan Ekspor 10 Juta Produk Lokal di Semester I 2025
Puan juga meminta agar Fadli Zon tidak menghapus jejak sejarah dalam proyek ini dan mengajak untuk saling menghormati dalam proses penulisan ulang sejarah.
“Jadi, mari saling menghormati terkait hal tersebut. Ya, saling menghormati dan menghargai,” tambahnya.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI sempat meminta Fadli Zon menunda proyek penulisan ulang sejarah Indonesia saat rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).
Fadli Zon menegaskan bahwa proyek tersebut tetap akan berjalan dan meminta agar publik tidak buru-buru menghakimi.
“Kita akan melakukan uji publik. Jadi, tidak ada masalah, kita uji publik saja. Lihat dulu hasilnya, jangan langsung menghakimi sesuatu yang belum ada,” ujarnya.
Baca Juga: Bos SGC Diduga Suap Hakim MA, Masyarakat Layangkan Gugatan Praperadilan
Fadli menambahkan, penulisan ulang sejarah masih berlangsung hingga kini. Ia juga mengutip pernyataan Presiden pertama RI, Sukarno, yang berpesan agar sejarah tidak dilupakan.
“Ini seperti yang dikatakan Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kok sekarang kita malah menuntut agar tidak boleh menulis sejarah, bagaimana ceritanya? Jadi, kita memang harus menulis sejarah kita,” jelasnya.
“Seperti yang saya sampaikan, sejarah yang kita tulis ini bukan secara detail. Kalau mau detail, harus dibuat secara terpisah. Ini bersifat umum,” tambah Fadli.
