Mudabicara.com_Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, memilih untuk tidak tampil di hadapan publik saat aksi demonstrasi berlangsung di sekitar Gedung DPR pada 25 Agustus 2025.
Kendati demikian, ia tetap memantau situasi dan menyimak tuntutan yang disuarakan oleh para peserta aksi.
“Aksi unjuk rasa di Gerbang Pancasila itu sangat apresiasi bagus. Kenapa saya bilang bagus, karena menyampaikan secara langsung, aspirasi di ruang terbuka tanpa anarkisme, itu empat jempol buat teman-teman,” kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).
Baca Juga: Kenaikan PBB Picu Protes, Sejumlah Daerah Cabut Kebijakan Usai Arahan Kemendagri
Sahroni menilai aksi massa yang berujung kericuhan dan perusakan fasilitas sebagai bentuk premanisme. Sahroni berharap aspirasi yang ingin disampaikan bisa tersalurkan lebih dahulu.
“Kalau kemarin misalnya teman-teman menyampaikan A, oke ingin bertemu dengan perwakilan DPR atau pimpinan DPR, disampaikan secara langsung, secara baik-baik misalnya, menyampaikan secara langsung, mungkin pimpinan DPR akan menerima dengan baik juga,” kata Sahroni.
“Cuma karena kemarin penyampaiannya mungkin tidak didahulukan oleh perwakilan dari para pendemo. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik. Para pendemo yang kemarin di Gerbang Pancasila itu sangat akomodatif dan aspirasi tersalurkan melalui komunikasi yang terbuka,” sambungnya.
Sahroni menyampaikan bahwa dirinya ikut memantau jalannya aksi unjuk rasa secara diam-diam untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Ia memberikan apresiasi kepada para demonstran yang menyampaikan pendapat secara damai tanpa melakukan tindakan kekerasan terhadap pihak berwenang.
“Itu bagus sekali, karena dengar langsung di sana. Tapi kan saya nggak mungkin menampakkan fisik. Saya ngumpet-ngumpet dan mendengar langsung. Dan itulah saya mengapresiasi kepada mereka yang menyalurkan aspirasi dengan cara yang bagus dan baik kemarin di Gerbang Pancasila,” imbuhnya.
Baca Juga: Lembaga Baru Prabowo Siap Beroperasi, Sri Mulyani: Anggaran Pasti Ada
Pada Senin (27/8), aksi unjuk rasa digelar di kawasan sekitar Gedung DPR sebagai bentuk penolakan terhadap pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta bagi anggota dewan. Aksi tersebut memanas dan sempat menimbulkan ketegangan di lingkungan parlemen.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pemberian tunjangan tersebut bersifat sementara dan hanya berlaku sampai Oktober 2025.
“Bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024 itu, anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).
“Sehingga dipandang perlu, untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah,” sambungnya.
