Mudabicara.com_ Johan Budi, Anggota Komisi II DPR RI menyarankan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberangus mafia tanah.
BACA JUGA : MAHFUD MD: PEMERINTAH TIDAK MELAKUKAN KRIMINALISASI ULAMA
Johan Budi mengatakan KPK tidak hanya mempunyai fungsi penindakan, tapi juga pencegahan, dengan keterlibatan KPK tentu akan membantu mengurangi mafia tanah.
“Kita tidak bisa pungkiri bahwa mafia tanah itu ada, tapi tidak terlihat. Oleh karenanya itu sangat sulit memberangus mafia tanah. Saya mengusulkan kepada BPN untuk menggandeng KPK,” tegas Johan saat mengikuti Kunjungan Kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta
Di sisi lain, Johan Budi menilai transparansi dan keterbukaan informasi BPN kepada masyarakat sangat penting. Baik itu informasi yang berkaitan dengan pelayanan BPN, termasuk persyaratan dan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikat, serta biaya yang harus dibayar oleh pemohon.
Menurutnya hal itu sangat penting agar masyarakat atau pemohon tidak mudah dibohongi makelar. Dengan kata lain, hal itu bisa menghapus atau paling tidak bisa mengurangi adanya makelar-makelar, bahkan mafia pertanahan.
BACA JUGA : MENGENAL TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER
Meski demikian, politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan BPN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
Tidak hanya itu, pihaknya juga mengapresiasi sosialisasi di mal-mal yang dilakukan BPN, berupa sosialisasi tahapan dalam proses pengurusan sertifikat tanah. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat semakin mengerti dan pada akhirnya bisa menghindari makelar tanah yang terkadang mereka adalah pegawai atau karyawan dari BPN itu sendiri.
