Mudabicara.com_Wakil Direktur Pilar Nusantara Center, Ferizal Muhtar, menyampaikan kritik tajam kepada Menteri/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding, terkait pernyataannya yang kontroversial.
“Di Jateng ada (hampir) 1 juta (pengangguran) yang belum terserap, anda (mahasiswa) calon (tenaga kerja) yang tidak terserap, maka segera berpikir ke luar negeri,” dalam acara talkshow sekaligus peresmian Migrant Center yang digelar di Gedung Prof. Soedarto, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada Kamis (26/6/2025).
Ferzial menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru secara substansi, tetapi juga mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak di dalam negeri.
Baca Juga: PDIP Tegas Tolak Penulisan Ulang Sejarah oleh Pemerintah
“Pernyataan Pak Karding seolah ingin menutupi kegagalan pemerintah dalam menunaikan tanggung jawab konstitusionalnya: menyediakan pekerjaan yang layak bagi warga negara di tanah air. Menyuruh rakyat kerja ke luar negeri bukan solusi, itu pengalihan tanggung jawab,” ujar Ferizal dalam keterangannya, Jakarta, Senin (30/6).
Lanjut ferizal, merujuk pada data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,86 juta orang, dengan mayoritas berasal dari kelompok usia produktif. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan belum efektifnya kebijakan penciptaan lapangan kerja.
Tak berhenti di situ, Ferizal juga menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi dalam enam bulan terakhir.
Menurut catatan berbagai asosiasi buruh, sejak awal tahun 2025 sudah lebih dari 210.000 pekerja terkena PHK, terutama di sektor manufaktur dan tekstil yang terdampak pelemahan ekonomi global.
Ferizal juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam merealisasikan janji kampanye Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang pada masa Pilpres 2024 berjanji menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan baru.
Baca Juga: Supercomputer Prediksi Man City Menang 75% Lawan Al Hilal
“Kalau benar pemerintah serius dengan janji itu, mestinya fokus pada penguatan sektor riil, UMKM, digitalisasi ekonomi, dan pembangunan industri. Bukan menjadikan migrasi tenaga kerja sebagai jalan pintas,” tegas Ferizal.
Sebagai penutup, Ferizal menyerukan agar pemerintah berhenti menjadikan warga negara sebagai “komoditas ekspor tenaga kerja” dan mulai memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan dalam negeri serta menyediakan lapangan kerja yang layak seluas-luasnya agar bisa menyerap tenaga kerja.
Kemudian, Ferizal melanjutkan, pemerintah harus menyediakan fasilitas pelatihan atau program yang dapat memberikan peningkatan kemampuan dan kapasitas calon pekerja agar siap dan layak masuk dunia kerja.
