Mudabicara.com_ Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memberikan apresiasi terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini mengemuka dalam Diskusi Publik yang digelar Bidang Riset dan Inovasi PB HMI pada Minggu (15/02/2026) di Jakarta. Forum bertajuk “Analisis Kebijakan Sekolah Rakyat Sebagai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto” tersebut turut menghadirkan kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik.
Ketua Bidang Riset dan Inovasi PB HMI, Tata Sapriadin, selaku penyelenggara menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membedah arah kebijakan pendidikan Nasional secara objektif. Menurutnya, inisiatif Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi rendah. PB HMI menilai kebijakan ini sebagai upaya nyata dalam mewujudkan pemerataan intelektual yang inklusif di seluruh penjuru Indonesia.
Dalam pemaparannya, Tata Sapriadin menegaskan bahwa apresiasi PB HMI didasarkan pada ketentuan data riset yang menunjukkan tingginya angka putus sekolah di wilayah marginal. Program ini dinilai memiliki landasan yang kuat untuk menjawab tantangan ketersediaan fasilitas belajar yang belum merata. Dengan basis data tersebut, Sekolah Rakyat dianggap mampu menjadi solusi alternatif yang efektif dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) nasional.
Para akademisi dan pengamat kebijakan yang hadir menyepakati bahwa sinergi antara visi Asta Cita dan kebutuhan rakyat harus dikawal secara konsisten. Mereka memandang bahwa Sekolah Rakyat dapat menjadi pusat inkubasi kreativitas bagi pemuda di tingkat akar rumput. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan dari berbagai elemen intelektual dan aktivis mahasiswa.
Meski memberikan dukungan, PB HMI juga menyertakan sejumlah evaluasi kritis terhadap implementasi Sekolah Rakyat. Tata Sapriadin menyoroti pentingnya transparansi anggaran dan akurasi data penerima manfaat agar program tidak salah sasaran. Evaluasi tersebut menekankan bahwa pengawasan yang ketat sangat diperlukan guna mencegah terjadinya inefisiensi birokrasi dalam penyaluran fasilitas pendidikan di lapangan.
Baca Juga: Anggota DPRD Tubaba Eli Fitriyana Jadi Tersangka Dugaan Ijazah Palsu
Lebih lanjut, PB HMI mengevaluasi standar kualitas tenaga pendidik yang akan dilibatkan dalam program ini. Pemerintah didesak untuk tetap memperhatikan kompetensi pengajar agar kualitas lulusan Sekolah Rakyat mampu bersaing dengan pendidikan formal. Pemanfaatan teknologi dan penyediaan literasi digital juga menjadi catatan penting agar kurikulum yang diterapkan tetap relevan dengan kebutuhan industri masa kini.
Sebagai penutup, PB HMI melalui Bidang Riset dan Inovasi berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis dalam memantau jalannya program Asta Cita ini. Tata Sapriadin berharap Sekolah Rakyat benar-benar menjadi motor penggerak bagi lahirnya generasi unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Melalui pengawalan berbasis data dan riset, PB HMI optimis cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai secara berkeadilan.
