Mudabicara.com_Sugiono, yang baru saja ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, memberikan tanggapan terkait wacana pemilihan gubernur oleh Pemerintah Pusat. Ia menegaskan bahwa Gerindra tetap konsisten menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemerintahan.
“Kita sudah komit sama demokrasi. Dan menurut saya, demokrasi itu harus kita laksanakan berdasarkan nilai-nilai yang kita punya. Jadi demokrasi itu kita jalankan dengan situasi dan suasana serta kondisi dan nilai-nilai yang kita punya. Itu yang kita lakukan,” ujar Sugiono saat ditemui kantor Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/8/2025).
Baca Juga: Kongres Ke-6 di Bali, PDIP Tetapkan Megawati Ketua Umum
Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah, Sugiono menyampaikan bahwa Partai Gerindra menolak keputusan tersebut dan menyayangkan arah putusan itu.
“Kita sebenarnya menyayangkan ya, tidak sesuai dengan apa yang.. karena secara teknis nanti kan ada masa kosong di DPR. Jadi saya kira itu sesuatu yang kita tidak sepakat,” kata dia.
Wacana agar gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Gagasan ini disampaikan saat ia merespons diskusi soal evaluasi mekanisme pemilihan kepala daerah.
Menurut Cak Imin, PKB telah menarik dua poin penting dalam hasil kajian internal terkait pilkada langsung, salah satunya adalah usulan agar posisi gubernur ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Prabowo Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Demi Persatuan
“Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Nah, karena Pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola,” kata Cak Imin.
“Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Gubernur, tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD,” tambahnya.
