Mudabicara.com_Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai bahwa mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD belum tentu dapat menyelesaikan persoalan tingginya ongkos politik di Tanah Air.
Menurutnya, gagasan tersebut sebaiknya tidak dibenarkan hanya karena alasan biaya politik yang besar.
“Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini politiknya mahal. Ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu,” kata Bima di diskusi daring oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7).
Baca Juga: Djarot Sindir Korupsi “Segede Gajah” Tak Tersentuh Hukum
Menurut Bima, tingginya biaya politik di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya efektivitas partai politik dalam melakukan kaderisasi.
Karena itu, politisi PAN tersebut menekankan pentingnya merancang sistem pemilu yang dapat memperkuat institusi partai politik ke depan. Ia juga menegaskan bahwa dukungan pendanaan bagi partai merupakan elemen vital dalam memperkuat demokrasi.
“Tetapi tentu ini bukan narasi yang populer hari ini. Jadi publik mencernanya bisa sangat salah seolah-olah partai politik ditambah uangnya, seolah-olah fokus partai menjadi lebih kaya, kan tidak seperti itu,” ucap dia.
Gagasan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD kembali mencuat setelah diajukan oleh sejumlah tokoh politik, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam perayaan hari lahir PKB yang turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto pekan lalu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyuarakan perlunya evaluasi terhadap mekanisme pilkada langsung.
Cak Imin mengusulkan agar proses pemilihan kepala daerah dapat dikembalikan kepada DPRD atau dilakukan melalui penunjukan oleh pemerintah pusat.
Ia juga mengaku telah menyampaikan gagasan tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo.
“Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya, pemilihan kepala daerah, dilakukan evaluasi total manfaat dan madorot-nya,” kata Cak Imin dalam pidatonya di acara puncak Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7) malam lalu,
“Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pilkada dipilih DPRD di seluruh Tanah Air,” imbuhnya.
