Mudabicara.com_Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan angkat bicara setelah beberapa BEM kampus, termasuk Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Diponegoro (UNDIP), memilih untuk keluar dari aliansi tersebut.
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menyatakan bahwa mereka menghargai keputusan yang diambil oleh beberapa BEM kampus tersebut.
Namun, BEM SI Kerakyatan belum memberikan tanggapan terkait penolakan terhadap kehadiran politikus, pejabat daerah, aparat kepolisian, dan pejabat Badan Intelijen Negara dalam musyawarah nasional (Munas) yang digelar di Universitas Dharma Andalas, Padang.
Baca Juga: TII Soroti RKUHAP, Dinilai Ancam Independensi KPK
“Kami menghormati keputusan kawan-kawan yang memilih jalan berbeda. Dalam perjuangan mahasiswa, perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah,” kata Pasha dalam keterangan tertulis, Rabu (23/7).
Ia mengatakan masuk dan keluarnya anggota dari Aliansi BEM SI bukan hal baru, dan telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah aliansi.
Pasha menyatakan BEM SI Kerakyatan tetap konsisten berdiri bersama rakyat.
“Kami menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan kerakyatan: meaningful participation, inklusivitas, kesetaraan, dan keberpihakan pada yang tertindas. Nilai ini bukan sekadar jargon, tapi kompas utama dalam setiap sikap dan aksi kami,” ujarnya.
Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak boleh terjebak pada personalisasi dan glorifikasi individu. Ia mengatakan BEM SI Kerakyatan bukan milik satu atau dua nama, tapi milik kolektif gerakan.
Oleh karena itu, kata dia, glorifikasi atas keluarnya satu-dua pihak justru berpotensi melemahkan substansi perjuangan.
“Gerakan mahasiswa harus tetap bertumpu pada gagasan, bukan pada sorotan kamera. Kami menolak dikotomi dan sekat-sekat semu yang melemahkan barisan perjuangan. Perbedaan organisasi, afiliasi, atau status tidak boleh menjadi penghalang untuk tetap berjuang bersama dalam mengawal isu-isu kerakyatan,” katanya.
Pasha mengatakan BEM SI Kerakyatan akan terus membuka ruang konsolidasi, bukan provokasi.
Baca Juga: Real-Time, Real Trust: Menakar Dampak Live Chat terhadap Pelanggan Marketplace
“Kami tidak ingin peristiwa ini dijadikan celah oleh pihak-pihak yang selama ini berupaya memecah belah kekuatan mahasiswa. Kami mengajak semua pihak untuk tetap objektif, kritis, dan bijak dalam membaca dinamika yang ada,” katanya.
Sebelumnya, BEM KM UGM memutuskan untuk menarik diri dari aliansi BEM SI Kerakyatan. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penolakan terhadap keterlibatan politikus, pejabat daerah, aparat kepolisian, dan pejabat dari Badan Intelijen Negara dalam musyawarah nasional (Munas) yang berlangsung di Universitas Dharma Andalas, Padang, pada 13-19 Juli.
Begitu pula, BEM Undip turut mengambil langkah serupa dengan alasan yang sama, yakni menolak kehadiran unsur-unsur tersebut dalam Munas.
