Mudabicara.com_Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti meningkatnya ketegangan geopolitik global, terutama yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Situasi internasional yang dinilai semakin tidak menentu itu, menurutnya, harus disikapi pemerintah Indonesia dengan menetapkan prioritas kebijakan yang tegas dan terarah.
“Jika saya boleh memberikan masukan kepada pemegang kewenangan, nomor satu adalah melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Itu poin utama,” kata Anies saat ceramah tarawih di Masjid Al Hayat, Fakultas Biologi UGM, Rabu (4/3/2026) malam.
Baca Juga: Meutya Hafid Desak Meta Buka Algoritma dan Perkuat Moderasi Konten
Anies menilai Indonesia kecil kemungkinan terlibat secara langsung dalam konflik militer yang terjadi di luar wilayah kedaulatannya. Karena itu, pemerintah perlu memusatkan perhatian pada langkah-langkah antisipatif agar dampak konflik global tidak mengganggu stabilitas nasional maupun keamanan masyarakat di dalam negeri.
“Dalam kondisi perang ini, Indonesia bukan partisipan. Tanggung jawab utama kita tetap pada upaya melindungi segenap warga negara,” ujarnya.
Ia juga menilai Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara serta di antara negara-negara berkembang untuk berperan dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia dan memastikan hukum internasional dihormati.
Anies menegaskan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan negara lain harus dijunjung tinggi, sekaligus mengingatkan pentingnya sikap kritis terhadap tindakan negara mana pun, termasuk yang memiliki hubungan persahabatan dengan Indonesia.
“Tatanan internasional rusak ketika ada pihak yang sewenang-wenang meluncurkan bom atau menjatuhkan kepala negara lain secara paksa. Kedaulatan negara dilanggar, dan kita tidak boleh diam,” kata Anies.
Ia menambahkan, “Kita harus berani berkata, ‘Anda teman saya, tetapi apa yang Anda lakukan itu salah.’ Jangan karena alasan pertemanan kita memaklumi pelanggaran hukum internasional.”
Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyinggung soal arah kebijakan pemerintah yang dinilai kerap berubah mengikuti preferensi pemimpin.
“Kebijakan jangan dibuat berdasarkan selera yang terus berganti, itu hanya akan melahirkan ketidakpastian bagi rakyat,” pungkasnya.
