Mudabicara.com_Djarot Saiful Hidayat, petinggi DPP PDI Perjuangan, menyoroti dugaan upaya kriminalisasi terhadap Sekjen partainya, Hasto Kristiyanto.
Ia mempertanyakan mengapa sejumlah kasus korupsi besar termasuk yang terjadi di wilayah Sumatera Utara dan Blok Medan tidak mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam forum diskusi yang digelar untuk mengenang peristiwa Kudatuli, bertempat di kantor pusat PDIP, Jakarta, pada Minggu (27/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Djarot juga mengkritik praktik penegakan hukum yang menurutnya masih berjalan tidak adil dan cenderung diskriminatif.
“Yang mengkritik, yang berbeda dikriminalkan, cari-cari salahnya sampai ketemu. Masukkan penjara. Kemarin terjadi kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto cari sampai ketemu masukkan penjara,” kata Djarot.
Djarot menggambarkan skandal korupsi besar itu seperti seekor gajah terlihat jelas, namun tetap diabaikan. Ia menilai penanganan terhadap kasus-kasus tersebut jauh dari maksimal.
“Kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Utara, lewat. Kasus blok apa? Banyak banget kasus-kasus yang segede gajah seperti itu, kasus korupsi segede gajah itu, lewat. Seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kutu di seberang pulau kelihatan,” sebutnya.
Djarot menegaskan bahwa seseorang boleh menginginkan kekuasaan atau menjadi kaya, tapi tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merugikan rakyat. Termasuk jika orang ingin kekuasaan jangan melanggar konstitusi.
Baca Juga: KPK Klarifikasi: Ridwan Kamil Tak Sembunyikan Kepemilikan Motor yang Disita
“Boleh, orang itu kaya boleh, tapi jangan kaya karena korupsi. Bukan kaya karena nyolong duitnya rakyat. Jangan kaya karena mengeruk sumber-sumber daya alam dan membikin rakyat menderita dan alam lingkungan dirusak. Betul? Jangan, dong,” ujar Djarot.
Djarot menilai bahwa perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme kini justru berlangsung secara lebih terbuka. Ia pun mengingatkan agar wewenang yang dimiliki tidak dijadikan alat untuk bertindak sewenang-wenang.
“Dulu waktu reformasi, dulu waktu 27 Juli, kita bersama-sama rakyat menghantam itu KKN. Betul nggak? Sekarang luar biasa. Balik lagi, nih, malah terang-terangan. Terang-terangan, nih. Nepotismenya terang-terangan. Betul nggak? Korupsi terang-terangan, kolusinya juga terang-terangan. Ini yang membuat kita harus merefleksikan diri,” tegasnya.
