Mudabicara.com_Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan pentingnya penerapan metode pembiayaan perumahan bagi pekerja yang tidak membebani anggaran negara (APBN). Salah satu solusi yang dia tawarkan adalah sistem potong gaji atau attachment earning untuk cicilan rumah.
Menurut Fahri, ketersediaan perumahan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan produktivitas tenaga kerja di sektor industri. Namun, kendala utama saat ini adalah sulitnya akses pembiayaan yang sederhana dan minim birokrasi.
Karena itu, Fahri mengusulkan skema attachment earning, di mana gaji pekerja dipotong langsung oleh perusahaan untuk membayar cicilan rumah ke bank, sehingga proses pembiayaan menjadi lebih cepat dan efisien.
Baca Juga: DPR Minta Penulisan Sejarah Jangan Menghilangkan Fakta
“Kita membutuhkan model pembiayaan yang tidak bergantung pada anggaran negara, tetapi tetap memberikan kepastian bagi pekerja, manajemen, bank, dan pengembang. Skema attachment earning bisa menjadi solusi,” kata Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).
Jika model ini berhasil diterapkan secara luas, menurut Fahri, akan tercipta gerakan nasional penyediaan perumahan pekerja yang melibatkan kolaborasi antara industri, perbankan, dan pengembang tanpa intervensi fiskal langsung.
“Kami ingin mengonsolidasikan skema ini menjadi gerakan nasional. Jika berhasil, kita dapat membangun klaster-klaster perumahan pekerja di kawasan industri secara mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah juga berkomitmen memberikan dukungan melalui regulasi teknis yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam skema ini.
Sementara itu, Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang, menjelaskan secara teknis skema attachment earning, yang memberikan kuasa kepada manajemen untuk memotong gaji pekerja, kemudian langsung disalurkan ke bank seperti BTN.
“Bank kemudian menyalurkan dana tersebut ke pengembang, sehingga pekerja dapat memiliki rumah tanpa harus melalui proses kredit yang rumit,” jelas Bonny.
Bonny menambahkan, karena pembayaran dijamin melalui pemotongan gaji, risiko pembiayaan bagi bank berkurang secara signifikan. Dengan komitmen potongan selama lima tahun, bank tidak perlu lagi melakukan proses kelayakan kredit yang konvensional dan memakan waktu.
“Jika pekerja menyetujui dan manajemen menjamin pemotongan gaji, bank dapat langsung menyalurkan pembiayaan. Ini mempercepat proses dan membuka kesempatan bagi ribuan pekerja untuk memiliki rumah tanpa membebani APBN,” katanya.
Baca Juga: Bos SGC Diduga Suap Hakim MA, Masyarakat Layangkan Gugatan Praperadilan
Skema ini rencananya akan diuji coba pertama kali di PT Ekstrana, Cikande, Banten, yang telah berkomitmen membantu 350 pegawai yang belum memiliki rumah. “Dalam sosialisasi, seluruh pegawai menyatakan kesediaan dipotong gajinya selama lima tahun untuk mencicil rumah yang difasilitasi bank,” ungkap Bonny.
Untuk menjaga harga hunian tetap terjangkau, Bonny menyebut akan melibatkan berbagai pihak di sektor perumahan, termasuk swasta dan BUMN seperti Semen Indonesia Gresik (SIG) dan Krakatau Steel, untuk penyediaan bahan konstruksi.
“Kami juga mencari lahan murah atau bahkan gratis dari swasta atau masyarakat, yang lokasinya tidak jauh dari kawasan industri, untuk dijadikan lokasi pembangunan perumahan,” tambahnya.
