Mudabicara.com_Dedi Iskandar Batubara, selaku Ketua Kelompok DPD RI di MPR, menanggapi pernyataan Ketua DPR RI yang menyinggung fenomena ‘serakahnomics’ sebuah kecenderungan keserakahan dalam ekonomi sebagai pintu masuk menuju praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ia menilai kritik tersebut relevan, mengingat isu serupa telah menjadi sorotan utama sejak masa transisi reformasi bergulir.
“Pemberantasannya menjadi semangat utama reformasi. Jadi, wajar dan sangat penting untuk terus memerangi perilaku-perilaku tersebut,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025).
Usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI 2025 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Jumat (16/8), Dedi menyampaikan pandangannya terkait jalannya sidang serta isu-isu penting yang dibahas.
Menurut Dedi, penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan pemicu utama perlunya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Ia menilai sidang berlangsung dinamis dan sarat dengan semangat kebersamaan antar unsur negara. Ia pun memberikan penghargaan atas pidato Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang secara tegas mengangkat isu pemberantasan praktik KKN.
Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa komitmen untuk menghapus KKN bukanlah hal baru, melainkan telah lama menjadi mandat melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001.
Dalam pandangannya, keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada kombinasi antara kepemimpinan yang bersih dan sistem pemerintahan yang transparan.
Ia juga menyoroti perlunya penataan regulasi secara menyeluruh, terutama dalam sektor-sektor yang rawan penyimpangan seperti izin pertambangan, tata kelola hutan, dan industri perkebunan, yang menurutnya hingga kini masih menghadapi banyak tantangan.
“Tugas kita di parlemen adalah melakukan checks and balances. Kita memastikan semua instrumen yang dibangun pemerintah berjalan sesuai jalurnya,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden yang menyampaikan laporan kinerja pemerintahan sekaligus upayanya membangun fondasi dengan semangat sosial-demokrat, ekonomi Pancasila, dan politik non-blok.
“Pak Presiden Prabowo Subianto berupaya membangun semangat kita untuk bangkit dari berbagai beban dengan mengorkestrasi semua instrumen tanpa membeda-bedakan, semuanya dibangun dalam semangat persatuan,” ujarnya.
Selama delapan bulan pertama pemerintahan berjalan, Dedi menilai telah ada sejumlah langkah positif yang perlu diapresiasi.
Ia merujuk pada inisiatif seperti penyediaan makanan bergizi secara gratis, peluncuran Sekolah Rakyat, hingga penanganan berbagai kasus korupsi.
Dedi berharap program-program tersebut dapat menunjukkan hasil yang lebih konkret dan berdampak di tahun kedua pemerintahan.
Baca Juga: Tak Hanya Pati Daerah Ini Naikan PBB Gila-gilan, Cirebon Tembus 1000%
Ia juga menilai bahwa suasana kebersamaan yang tampak dalam Sidang Tahunan MPR 2025 mencerminkan kekuatan kolektif bangsa.
Menurutnya, hal ini seharusnya menjadi fondasi untuk mendorong agar seluruh kebijakan public baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keberpihakan terhadap masyarakat luas.
Dedi menyatakan optimisme terhadap arah reformasi nasional, terutama jika didukung oleh tekad kuat dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ia menegaskan pentingnya memperkuat aturan hukum dan memastikan pembangunan berlangsung secara adil. Dalam konteks itu, Dedi berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari peran kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
