Mudabicara.com_Mengenakan baju putih, ratusan anak muda berkumpul di depan Gedung Gubernur Provinsi Jawa Tengah, di Kawasan jalan Pahlawan, Kota Semarang, Minggu (24/11/2024).
Poster bertuliskan āClimate Justiceā dan āAksi Pemuda Jaga Iklimā dibawa mereka dalam rangka Pawai Iklim yang diorganisasi oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jateng.
Baca Juga: Sempat Ada Perlawanan, KPK Tangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Dibantu Polri
Para peserta pawai tidak hanya membawa poster, tetapi juga berbagai property kreatif seperti karya tiga dimensi berbentuk bumi dan lukisan yang menggambarkan isu-isu lingkungan.
Mereka bersemangat membacakan deklarasi serta tuntutan kepada pemerintah setempat untuk merespons masalah perubahan iklim.
Bagas Okta Pribakti, orator Pawai Iklim menerangkan, aksi ini merupakan bagian dari National Youth Summit 2024, sekaligus respons anak muda terhadap krisis iklim yang melanda berbagai belahan dunia.
āKami melihat bahwasanya Pemerintah Indonesia, para pengusaha, maupun elite-elite ini belum serius menangani krisis iklim,ā
āPadahal (kenaikan) suhu di bumi saudah menyentuh angka lebih dari 1,5 derajat Celcius,ā ujar Bagas.
Sebelumnya, Para peserta melakukan riset terlebih dahulu, diskusi, dan kunjungan ke beberapa daerah di Jawa Tengah yang terdampak krisis iklim, seperti Pesisir Tambakrejo Semarang dan Pesisir Demak.
Dampak krisis iklim ditegaskan Bagas sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, menghambat Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aspek Pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
āketika kami melakukan kunungan ke sana, kami meihat bahwa selain rob dan penurunan muka tanah, kenaikan air laut juga menjadi penyumbang terbesar,ā
āHal ini juga terjadi di Jakarta, behkan enam pulau di Kepulauan Seribu sudah tenggelam,ā sambung Bagas.
Dengan Aksi yang diadakan oleh Orang Muda Indonesia Peduli Iklim ini, Bagas berharap dapat menarik perhatian pemerintah untuk lebih serius menangani masalah krisis iklim.
Baca Juga: Memasuki Masa Tenang, Bawaslu Jakarta Terus Tertibkan Alat Peraga Kampanye
āBeberapa solusi yang dikeluarkan Pemerintah itu kami merasa belum memadai, karena menurut kami itu lebih cenderung ke greenwashing,ā kata dia.
Sederet seruan yang dikeluarkan dalam aksi ini antara lain:
- Cabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut.
- Mendorong perlindungan atau penerapan status lindung wilayah ekosistem.
- Pengesahan RUU Keadilan Iklim.
- Pencabutan Regulasi OSS yang mengakomodir proyek perusak pesisir dan laut.
- Mendorong kebijakan untuk penguatan kawasan guna pencegahan bencana banjir rob.
- Setop pemakaian energi kotor dan beralih ke energi bersih yang berkeadilan.
- Segera restorasi ekosistem mengrove yang rusak.
- Pengesahan RUU Masyarakat Adat.
- Mendorong reforma agrarian, pesisir, dan pualu-pulau kecil.
- Menjadikan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai subyek pembangunan.
- Mencabut semua perizinan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), mega proyek ekstraktif, dan reklamasi di sepanjang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kepedulian generasi muda terhadap lingkungan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik ditunjukan dengan aksi ini.
