Mudabicara.com_Sejumlah Alat Peraga Kampanye mulai ditertibkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta di masa tenang Pemilihan Kepala daerah atau Pilkada 2024. Memang sejauh ini belum ada laporan perihal APK yang belum diturunkan.
“Belum (terima laporan). Kami sampai jam 03.00 WIB (patroli),” ujar Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Jakarta Sakhroji di Kantor Bawaslu Jakarta, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (24/11/2024).
Baca Juga: Ajang Talent Scouting, Menpora Dito Apresiasi Jetski Event Panglima TNI Cup
Menurutnya, pihaknya masih terus menyisir seluruh wilayah Jakarta agar tidak ada titik pemasangan APK yang terlewatkan.
Bawaslu Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, khususnya Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut), Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Nanti akan kami update kira-kira berapa banyak APK yang sudah ditertibkan,” tutur Sakhroji.
“Jika masih ada (APK belum diturunkan), maka kami akan langsung koordinasi dengan Satpol PP untuk penertiban sehingga pada 24, 25, 26 November semua APK sudah ditertibkan, termasuk di posko-posko milik pasangan calon,” terang dia.
Sebelumnya, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jakarta menggelar apel siaga dalam rangka patroli pengawasan politik uang pada masa tenang Pilkada Jakarta 2024. Ketua Bawaslu Jakarta Munandar Nugraha memimpin langsung upacara tersebut.
“Dari pemilu ke pemilu, Pilkada ke Pilkada, hari tenang adalah hari yang tidak tenang bagi seluruh pengawas pemilu. Pertama, saya instruksikan kepada seluruh jajaran, Panwascam, PKD, konsolidasikan pengawas TPS yang sudah kita lantik, yang sudah kita bintek tiga kali, yang sudah kita berikan pembekalan, yang sudah kita konsolidasikan dalam rakernis. Perkuat konsolidasi itu,” ucap Munandar di Kantor Bawaslu Jakarta, Pancoran, Jakarta Selatan.
Pengawas TPS Jadi Mata dan Telinga Bawaslu Jakarta
Seluruh pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) diminta Munandar menjadi mata dan telinga Bawaslu Jakarta, dalam rangka pengawasan masa tenang di wilayahnya masing-masing.
“Kalau ada kerumunan, kalau ada aktivitas di wilayahnya, segera koordinasi dengan PKD,” ungkap dia.
Selanjutnya, Bawaslu Jakarta sampai dengan hari ini masih dalam pengawasan distribusi logistik. Dia meminta seluruh jajaran memeriksa logistik yang akan didistribusikan.
Pendistribusian itu sesuai dengan kebutuhan, jumlah, dan ketentuan, serta bergerak cepat jika ditemukan potensi perbedaan dengan berkoordinasi bersama PPS dan PPK.
“Beberapa hari yang lalu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah mempublish TPS-TPS potensi rawan. Ini jadikan semua pegangan. Pastikan seluruh PTPS kita memahami bahwa TPS-nya berpotensi rawan di kategori apa. Kalau dalam kategori banjir, pastikan TPS yang dibangun tidak akan kena kebanjiran. Kalau berpotensi, minta koordinasi dengan PPK, RT, RW untuk bisa digeser,” urainya.
“Kalau berpotensi money politik, pastikan malam harinya, hari tenang hari ini sampai hari pemungutan suara, PTPS kita bisa berkeliling, lakukan patroli pengawasan politik uang. Jangan takut dan jangan gentar,” tambah Munandar.
Bawaslu Jakarta Harus Mengkonsolidasikan Seluruh PTSP
jajaran Bawaslu Jakarta harus mengkonsolidasikan seluruh PTSP dalam proses pengawasan pungut hitung dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
Baca Juga: UICI Dorong Digitalisasi Kawasan Transmigrasi Melalui Kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi
Munandar mengungkapkan, PTSP tidak selesai bekerja saat penghitungan suara selesai saja, namun turut serta saat pergeseran logistik di tingkat kurahan atau kecamatan.
“Pengawalan hasil pencoblosan dan penghitungan suara di PTPS harus kita kawal sampai logistiknya bergeser, sampai rekapitulasi penghitungan berjenjang,” kata dia.
“Kita pastikan seluruh hasil yang ada di PTPS adalah basis dari hasil rekapitulasi berjenjang. Sehingga kita bisa pastikan nanti siapapun yang akan terpilih, dia adalah pilihan warga Jakarta yang legitimate, yang tidak ada kecurangan di satu PTPS pun,” pungkas Munandar.
