Mudabicara.com_Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menurunkan buta aksara khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Semua komponen bangsa, khususnya pemuda harus bekerja sama dan bergandengan tangan menyelesaikan persoalan buta aksara.
Hal tersebut dikatakan Duta Baca Indonesia Najwa Shihab pada acara diskusi virtual peringati Hari Aksara Intenasional, Selasa (8/9/2020).
BACA JUGA : PEMUDA BIMA, AMBIL PERAN TENTUKAN NASIB 5 TAHUN KEDEPAN
Menurut Najwa, mengurangi buta aksara tidak cukup hanya Pemerintah saja. Masyarakat pada umumnya harus ambil bagian mencerdaskan anak bangsa.
“Saya merasa kalau hanya berharap atau tergantung kepada negara itu tidak akan maksimal kalau warga negara tidak melakukan berbagai upaya untuk memastikan pemberdayaan itu ada dan berkelanjutan, karena itu memang pendekatannya tidak bisa hanya dengan satu sisi,” jelas Najwa.
Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemda juga harus mendukung pemberantasan buta aksara itu dengan kebijakan-kebijakan. Misalnya mengalokasikan anggaran APBN, khusus untuk mengurangi buta aksara.
“Kalau kita bicara Interaksi yang tentunya ada dimensi pemerintah dan pemerintah daerah yang tentunya dengan berbagai kebijakan dalam berbagai peraturan atau lewat alokasi anggaran itu memberikan perhatian khusus kepada area-area yang memang perlu untuk didorong,” katanya.
“Atau di sekolah misalnya dulu ada kebijakan membaca 15 menit diawali ya itu bagus tapi tidak cukup Bagaimana kemudian kebiasaan itu juga berlanjut di rumah,” lanjut Najwa.
Menurut Najwa, jika kebiasaan membaca di lingkungan sekolah pasti akan terbawa hingga ke rumah. Akan tetapi, peran orang tua juga sangat penting mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya untuk terus membaca.
“Jadi jangan berharap anak didik kita suka membaca kalau di rumah orang tuanya menghabiskan waktunya bukan dengan membaca tapi melakukan hal yang lain misalnya,” katanya.
Najwa menyebut orang tua dapat menciptkan kondisi yang baik bagi anak mengembangkan hasil bacaannya. Misal diajak berdiskusi terkait hasil bacaannya.
“Kemudian juga swasta atau dunia usaha itu terus menerus didorong begitu untuk membantu pemenuhan akses literasi, apakah lewat dana tanggung jawab sosial CSR atau misalnya kita mensponsori atau mendukung aktifitas tertentu,” ujarnya.
BACA JUGA : KEMENAG DIMINTA IKUTI KEMENDIKBUD BERI BANTUAN KUOTA INTERNETAN
Meski demikian, kata Najwa, perlu ada program atau kebijakan spesifik dari pemerintah dalam rangka menurangi buta aksara di Indonesia.
“Menurut saya akan sayang karena potensi masyarakat luar biasa besar. Ya tanggung jawab negara tapi warga negara yang berbudaya juga bisa menjadikan literasi ini tantangan bagi kita semua,” pungkasnya
