Mudabicara.com_Pemerintah tengah mencari solusi atas masalah pembiayaan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh.
Meski demikian, besar kemungkinan bahwa dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan dilibatkan untuk menutup utang proyek transportasi modern pertama di kawasan Asia Tenggara ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan penolakannya terhadap penggunaan APBN untuk membayar utang tersebut. Dalam perkembangan isu ini, pihak Istana juga memberikan tanggapan.
“Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar seluruh pihak yang terkait dapat menemukan solusi pembiayaan yang tepat. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti pertemuan terbatas yang berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu malam (13/10/2025).
Baca Juga: Nasir Djamil Dorong Nadiem Jadi Justice Collaborator Ungkap Kasus Chromebook
Meskipun demikian, Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, isu mengenai kereta cepat Whoosh sebenarnya tidak menjadi topik bahasan. “Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” katanya.
Purbaya menganggap bahwa pengelolaan utang tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), mengingat posisi mereka sebagai holding dari sejumlah BUMN, dan fakta bahwa dividen BUMN sudah masuk ke kas institusi tersebut.
Struktur kelembagaan BUMN kini langsung berada di bawah naungan Danantara. Berbeda dari sebelumnya, di mana dividen yang dihasilkan oleh BUMN disalurkan ke negara melalui mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang tercatat sebagai kekayaan negara yang dipisahkan (KND) dan berada di bawah Kementerian Keuangan.
“Kan KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” kata Purbaya dalam sesi Media Gathering yang diselenggarakan secara daring dari Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10/10/2025).
Lebih jauh, ia menilai tidak tepat apabila tanggungan utang Whoosh kembali dibebankan kepada APBN. Hal ini disebabkan karena pengelolaan dividen dari BUMN sepenuhnya sudah menjadi kewenangan Danantara.
“Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government, ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu,” tegas Purbaya.
Pihak Danantara sendiri telah merumuskan dua skenario sebagai solusi untuk menyelesaikan kewajiban utang dari proyek Whoosh. Alternatif pertama adalah dengan menyerahkan infrastruktur milik PT KCIC kepada pemerintah.
Dalam skema ini, KCIC tidak lagi memiliki aset fisik dan hanya berperan sebagai operator (model asset-light). Konsekuensinya, utang infrastruktur tersebut akan beralih ke pemerintah dan berpotensi membebani APBN.
Skenario kedua melibatkan suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal dari Danantara kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Pendekatan ini dianggap tidak akan memberikan tekanan terhadap APBN.
Tujuannya adalah agar KAI dapat lebih mandiri dalam hal finansial, termasuk dalam menangani beban bunga dan kewajiban pembayaran utangnya.
Baca Juga: Tragedi Ponpes Al Khoziny, Kemenag dan Basarnas Perkuat Mitigasi Risiko di Pesantren
Kembali pada pernyataan Prasetyo, pemerintah menyadari bahwa keberadaan Whoosh telah menjadi bagian penting dalam sistem transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat.
Oleh karena itu, langkah-langkah strategis akan ditempuh agar layanan ini tetap dapat beroperasi dan masalah pembiayaannya dapat terselesaikan.
“Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” kata Prasetyo.
Lebih jauh, pemerintah bahkan sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang rute kereta cepat ini. Saat ini rute hanya menjangkau Bandung, namun dalam wacana ke depan ada rencana untuk memperluas jaringan hingga ke Surabaya.
“Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” pungkas Prasetyo.
