Mudabicara.com_Di tengah deretan kepala daerah yang lebih sibuk menjaga citra dibanding menjaga hutan, langkah Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, layak mendapat sorotan sekaligus dukungan penuh. Bukan karena ia berteriak paling keras, tetapi karena ia berbicara pada saat paling tepat ketika bencana telah merenggut nyawa warganya, dan ketika diam bukan lagi pilihan yang bermoral.
Banjir dan longsor yang meluluhlantakkan 13 dari 15 kecamatan Tapanuli Selatan pada akhir November 2025 bukan hanya tragedi alam. Itu adalah potret dari akumulasi pengabaian, lemahnya pengawasan, dan longgarnya koordinasi antara daerah dan pusat dalam mengelola izin kehutanan. Dalam situasi demikian, keberanian seorang bupati menjadi ujian integritas.
Gus Irawan tidak bersembunyi di balik istilah “cuaca ekstrem”. Ia justru membuka kotak hitam persoalan: daftar pemegang izin dan data PHAT yang selama ini tak pernah benar-benar disorot publik. Langkah ini bukan sekadar tindakan administratif, tetapi sinyal kuat bahwa transparansi adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai manipulasi izin dan praktik pembalakan liar.
Ketika dua surat resmi Pemkab Tapsel kepada kementerian tidak dijawab, ia tidak menyerah. Ketika akhirnya balasan datang di surat ketiga, ia justru bertanya lantang: “Mengapa kepala daerah diperlakukan seolah pengemis data?” Kalimat ini bukan sekadar sindiran, tetapi kritik tajam terhadap tata kelola data kehutanan yang sering terkesan tertutup, berlapis birokrasi, dan jauh dari semangat kolaborasi antara pusat dan daerah.
Keberaniannya semakin terlihat ketika ia mempublikasikan daftar PHAT beserta luasannya tanpa ditutupi kode atau inisial. Publik berhak tahu siapa saja pemegang hak atas tanah, apa status legalitasnya, dan bagaimana wilayah-wilayah itu dikelola. Transparansi ini adalah fondasi utama untuk mengawasi, menguji, sekaligus mengoreksi kebijakan kehutanan yang berpotensi disalahgunakan.
Gus juga mengangkat satu ironi besar: dokumen SIPUHH yang berisi nama, koordinat, dan luasan tetapi disebut “bukan izin penebangan”. Pertanyaan tajamnya “Kalau begitu, apa? Surat undangan jalan-jalan?” adalah tamparan bagi semua pihak yang berusaha mengelak dari tanggung jawab dengan permainan definisi.
Lebih jauh, temuan bahwa ada aktivitas penebangan di luar titik koordinat yang ditetapkan memperlihatkan bahwa pengawasan di lapangan bermasalah. Dua laporan resmi Pemkab Tapsel pada Agustus dan September yang tidak direspons pusat mempertegas kegagapan birokrasi dalam membaca tanda bahaya sebelum bencana terjadi.
Puncak ketegasan Gus Irawan terlihat ketika ia menolak permintaan perpanjangan izin bagi tiga PHAT yang sudah mati. Pertanyaannya jelas dan logis: “Bagaimana mungkin izin mati justru diminta diperpanjang?” Di sinilah publik menilai bahwa ia tidak hanya bicara lantang, tetapi juga konsisten menjaga integritas hukum.
Baca Juga: Prabowo Minta Kemendagri Proses Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah saat Bencana
Tindakan Gus Irawan bukanlah perlawanan terhadap sebuah institusi. Ini adalah perlawanan terhadap sistem yang membiarkan hutan ditebang tanpa pengawasan memadai, terhadap kelalaian yang akhirnya harus dibayar dengan hilangnya nyawa, rumah, dan masa depan ribuan warga.
Bupati Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa seorang pemimpin daerah bukan hanya perpanjangan tangan pusat, tetapi benteng terakhir rakyat ketika kekuasaan dan kewenangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dan dalam konteks bencana Tapsel 2025, keberanian seperti inilah yang seharusnya menjadi standar baru kepemimpinan di Indonesia: pemimpin yang tidak hanya hadir setelah banjir surut, tetapi berani membongkar akar masalah meski risikonya mengguncang banyak pihak.
Selama ada sosok-sosok seperti Gus Irawan yang memilih berpihak pada hutan dan warganya, harapan untuk Tapanuli dan Indonesia tidak akan pernah benar-benar tenggelam.
