Mudabicara.com_ Tim Hukum Pasangan Calon Taslim-Asgar Ali mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Morowali untuk membuka secara transparan hasil pengawasan dan kinerja mereka selama pelaksanaan Pilkada Morowali. Permintaan ini didasari oleh dugaan adanya berbagai kecurangan yang berpotensi mencederai integritas demokrasi dan mengarah pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Tim Hukum Taslim-Asgar Ali menerima laporan dari berbagai pihak yang menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran serius dalam Pilkada. Beberapa dugaan kecurangan yang ditemukan meliputi : Manipulasi data pemilih tetap (DPT), penggunaan hak suara orang lain, pemilih dari luar Kabupaten Morowali, memilih tidak mengunakan bukti Identitas serta dugaan keberpihakan oknum penyelenggara Pemilu.
Baca Juga : Kelompok DPD di MPR Gelar Diskusi Publik Soroti Pilkada Serentak dan Otonomi Daerah
“Kami melihat ada celah besar dalam pelaksanaan pengawasan yang membuat proses Pilkada ini tercederai. Bawaslu memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjelaskan hasil kerja mereka kepada publik,” ujar Jabir Moh Yamin sebagai Jubir Hukum Taslim-Asgar Ali.
Jabir MY juga meminta Bawaslu segera mempublikasikan laporan pengawasan mereka selama Pilkada, termasuk dugaan pelanggaran dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Transparansi ini dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Morowali.
“Bawaslu memiliki struktur sampai tingkat TPS. Mereka sudah dilatih secara berulang-ulang menggunakan APBN dan APBD. Semua itu menggunakan uang rakyat. Lantas dimana hasil dari pengawasan selama ini.? sehingga bisa mengungkap kebenaran dan integritas pilkada. JIka Bawaslu tidak mengungkap justru kami menduga Bawaslu terlibat dalam kecurangan Pilkada” sambungnya
Selain itu, Jubir Tim Hukum Taslim-Asgar Ali mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali untuk mempertimbangkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah-wilayah yang terindikasi kuat terjadi pelanggaran.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat adanya kecurangan yang merusak asas Pemilu jujur dan adil. Jika diperlukan, kami siap menempuh langkah hukum lebih lanjut, termasuk membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Jabir MY.
Baca Juga : Pemerintah Harus Tiru Negara Maju Tegas Batasi Akses Medsos Buat Anak
Tim juga mengajak seluruh masyarakat Morowali untuk tetap mengawal proses ini dengan damai, menjaga persatuan, dan mempercayakan penyelesaian pada mekanisme hukum yang berlaku.
