Mudabicara.com_Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia turut ambil bagian secara aktif dalam agenda G20 4th Cultural Working Group Meeting dan G20 Culture Ministers Meeting yang diselenggarakan di Zimbali Resort, Durban, Afrika Selatan.
Pertemuan yang melibatkan 17 negara anggota G20, delapan negara undangan, dua organisasi regional, serta delapan organisasi internasional tersebut mengusung tema presidensi Afrika Selatan tahun 2025, “Solidarity, Equality, and Sustainability.”
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang berperan dalam penyusunan serta pengesahan KwaDukuza Ministerial Declaration, yaitu dokumen akhir yang menjadi pedoman bersama para Menteri Kebudayaan G20 untuk memperkuat posisi budaya sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan dan solidaritas global.
Baca Juga: 97 Tahun Sumpah Pemuda, 1 Tekad Garut Maju Bersama Generasi Muda
Isi deklarasi tersebut memperbarui komitmen negara-negara G20 untuk memperjuangkan perlindungan dan pengembalian warisan budaya, mengintegrasikan kebijakan kebudayaan dalam strategi sosial-ekonomi nasional, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital serta kecerdasan buatan (AI) guna menjaga keberlanjutan budaya, dan memperluas kontribusi kebudayaan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Dalam kesepakatan itu, para menteri juga berjanji memperkuat kolaborasi internasional untuk menghentikan praktik perdagangan ilegal benda budaya serta menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Dokumen tersebut turut menyoroti perlunya tata kelola kecerdasan buatan yang beretika dan adil dengan memastikan perlindungan terhadap hak cipta, serta hak moral dan ekonomi para pencipta.
Fadli menegaskan bahwa pelestarian dan pengembangan kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan masa lampau, tetapi juga merupakan investasi penting bagi masa depan.
“Indonesia percaya bahwa kebudayaan adalah fondasi bagi solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan global,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).
Ia menekankan urgensi pemberantasan perdagangan gelap benda budaya melalui kerja sama internasional dan pemanfaatan teknologi digital untuk menelusuri asal-usul benda bersejarah.
Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya penggabungan kebijakan kebudayaan dengan strategi sosial-ekonomi nasional agar sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif dapat menjadi penggerak pertumbuhan yang inklusif.
“Transformasi digital dan kecerdasan buatan harus dikelola secara etis dan transparan agar tidak mengancam hak para pencipta,” tambahnya.
Fadli turut menyoroti bahwa kebudayaan memiliki peran strategis dalam menghadapi perubahan iklim, dengan menjadikan kearifan lokal serta praktik tradisional sebagai sumber solusi berkelanjutan.
Baca Juga: Biaya Haji 2026 Dibahas di Senayan, DPR dan Kemenhaj Kompak Tekan Anggaran
Di sela agenda tersebut, Fadli melakukan pertemuan dengan Menteri Olahraga, Seni, dan Kebudayaan Republik Afrika Selatan, H.E. Mr. Gayton McKenzie, yang menyatakan dukungannya terhadap rencana pendirian Rumah Budaya Indonesia di Cape Town.
Langkah ini menjadi simbol persahabatan kedua negara sekaligus bentuk penghormatan terhadap warisan tokoh asal Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf al-Makassari, yang pernah diasingkan ke Cape Town pada abad ke-17.
Kehadiran Rumah Budaya Indonesia diharapkan menjadi sarana pertukaran pemahaman lintas budaya sekaligus wadah kolaborasi untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan.
Melalui partisipasinya dalam G20 Kebudayaan 2025, Indonesia kembali menegaskan komitmen bahwa kebudayaan bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi juga pilar penting bagi solidaritas global, inklusi sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan.
