Mudabicara.com_Kementerian Perumahan kabarnya akan dibentuk di Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, menegaskan pembentukan Kementerian Perumahan dilakukan agar pembangunan bisa lebih fokus dan untuk percepatan penyediaan perumahan secara nasional.
Syarifah Syaukat, Senior Research advisor dari Knight Frank Indonesia, menilai kriteria pemimpin yang cocok untuk Kementerian Perumahan adalah sosok yang bisa memahami dat dan terapan kebijakan secara historis serta mampu membawa perubahan yang konkrit dalam kebijakan penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga: 5 Alasan P2G Tolak Rencana Sri Mulyani Ubah Skema Anggaran Pendidikan
Jika perlu, sosok menteri yang sudah siap dengan konsep untuk menangani persoalan perumahan secara menyeluruh.
Hal tersebut sebab permasalahan perumahan yang kompleks dan tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat.
Sedangkan, backlog perumahan, persoalan pembiayaan dan daya jagkau masyarakat juga perlu dituntaskan dengan pendekatan yang tepat.
“Sebaiknya individu yang telah paham (perumahan), karena akan mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat,” ucapn Syaukat dikutip Selasa (10/9/2024).
Di samping itu, Associate Director dari Leads Property, martin Samuel Hutapea berpandangan sosok menteri perumahan yang ditunjuk haruslah memahami apa yang menjadi prioritas dalam penyelenggaran perumahan.
Antara lain keterkaitan antara populasi, daya beli, lokasi kerja, karakteristik lokasi, hingga ketersediaan lahan.
Baca Juga: Miris! Kemendikbud Ristek Ungkap Negara Belum Mampu Gratiskan Biaya Seluruh Pendidikan Dasar
“Siapa pun sosoknya, harus mengetahui masalah dasar sektor perumahan dan mampu mengontrol implementasinya. Karenanya, perlu orang yang sudah punya konsep pendekatan untuk menangani persoalan perumahan,” ujar Martin.
Sementara itu, CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda menegaskan terbentuknya Kembali kementerian perumahan membawa harapan bahwa persoalan penyediaan perumahan sudah menjadi aspek penting yang diperhatikan pemerintah seperti halnya penyediaan sandang dan pangan.
“Adapun untuk kapasitas yang harus dimiliki menteri perumahan yang dipercaya presiden nantinya adalah sosok yang memahami kondisi pasar perumahan saat ini dan terlibat langsung sebagai praktisi, sehingga kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan harapan,” tutur Ali.
