Mudabicara.com_Dalam Kongres Nasional ke-6 yang digelar di Bali pada Jumat, 1 Agustus 2025, Megawati Soekarnoputri kembali dipercaya untuk memimpin PDI Perjuangan.
Acara tersebut berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung. Megawati pertama kali menduduki posisi Ketua Umum PDIP pada 1999, dan sejak itu terus memegang tampuk kepemimpinan.
Dengan pengukuhan ini, masa kepemimpinan Megawati akan melampaui tiga dekade jika ia menyelesaikan periode lima tahun yang baru. Total durasinya mencapai 31 tahun, menjadikannya salah satu pemimpin partai politik terlama di Indonesia.
Menjelang kongres, PDIP menyelenggarakan pelatihan nasional bagi ribuan kader legislatifnya termasuk anggota DPR pusat, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten dan kota dengan peserta mencapai lebih dari 3.000 orang. Megawati sendiri hadir dalam kegiatan ini bersama para petinggi partai.
Baca Juga: Prabowo Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Demi Persatuan
Dalam pertemuan tersebut, Megawati menyoroti pentingnya menjaga kekompakan internal, memperkuat semangat kebersamaan, serta menunjukkan dukungan terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Selain itu, para peserta pelatihan dibekali pemahaman mengenai penguatan peran fraksi PDIP dalam parlemen.
Selain menjadi Ketua Umum PDIP sejak akhir era 1990-an, Megawati juga dikenal sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dan wanita pertama yang pernah memegang jabatan kepala negara di tanah air.
Kongres PDIP
Penyelenggaraan Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali terkesan berlangsung secara mendadak. Sampai sehari sebelum acara dimulai, tepatnya pada Rabu, 30 Juli 2025, belum ada pernyataan resmi dari partai mengenai pelaksanaan kongres tersebut.
Puan Maharani, selaku Ketua DPP PDIP, hanya memberikan petunjuk samar bahwa forum tertinggi partai akan digelar usai rangkaian kegiatan pelatihan nasional bagi anggota legislatif PDIP dari seluruh Indonesia, yang dijadwalkan selesai pada 31 Juli 2025.
“Insya Allah, setelah bimtek, kita akan ada kabarnya (jadwal kongres),” ujar Puan saat menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan pengarahan dalam pembukaan bimtek di Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025).
Kongres ke-6 PDI Perjuangan kali ini menyedot perhatian luas, bukan hanya karena proses pemilihan pucuk pimpinan partai, tetapi juga karena sikap politik Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai penuh sinyal penting.
Acara kongres berlangsung secara tertutup, dengan penjagaan berlapis dari pasukan pengamanan internal PDIP, pecalang adat Bali, hingga aparat keamanan.
Akses ke ruang sidang utama dibatasi ketat hanya para Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC yang diizinkan masuk menggunakan tanda pengenal khusus.
Momen yang menjadi pembicaraan hangat publik adalah waktu pelaksanaan kongres yang hanya berselang satu malam setelah pemerintah mengumumkan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP. Keputusan itu memicu spekulasi politik di tengah masyarakat.
Baca Juga: Hadiri Kongres PDIP, Pramono-Rano Tetap Jalankan Pemerintahan
Sebagai informasi, amnesti merupakan tindakan penghapusan hukuman oleh negara terhadap individu atau kelompok yang terjerat kasus pidana, berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945. Hak ini sepenuhnya berada di tangan presiden sebagai kepala negara.
Hasto sebelumnya dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 25 Juli 2025, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap serta menghalangi penyidikan dalam perkara pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret nama Harun Masiku.
Keputusan presiden untuk memberikan amnesti kepada Hasto kemudian dianggap sebagian kalangan berkaitan erat dengan arah dukungan politik Megawati terhadap pemerintahan baru.
Sampai saat laporan ini dibuat, Megawati belum memberikan pernyataan publik atau pidato resmi pasca-pengukuhannya sebagai Ketua Umum PDIP untuk masa bakti 2025–2030.
