Mudabicara.com_Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyoroti bahwa penggantian maupun penilaian kinerja menteri merupakan hak penuh Presiden. Ia menekankan bahwa keputusan reshuffle kabinet tidak berkaitan dengan unsur eksternal mana pun, melainkan merupakan strategi internal Presiden.
“Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Sebab para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden. Para menteri adalah pembantu Pak Presiden,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/10/2025).
Menurut Said, Presiden tidak mengambil keputusan tanpa landasan objektif. Ia mengatakan, terdapat unit-unit kerja di lingkaran Istana seperti Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, hingga para staf ahli yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja.
Baca Juga: Webinar Pendidikan PB HMI: Beasiswa untuk Indonesia Emas 2045
“Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun KPI untuk menilai seorang menteri perfomance kinerjanya atau tidak,” jelasnya.
Politikus dari partai PDI Perjuangan itu berpandangan bahwa sistem evaluasi yang berbasis indikator kinerja utama akan lebih adil dan transparan. Ia menyarankan agar ukuran kerja menteri memiliki parameter yang dapat disepakati serta dilaporkan secara berkala.
“Dengan demikian ukurannya jelas, ada target target, dukungan organisasi, anggaran, dan timelinenya. Semisal KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri. Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subjektif,” kata Said.
Lebih lanjut, ia memperingatkan pentingnya mencegah munculnya pencitraan palsu dari para menteri yang terlihat aktif secara publik, namun kurang memberikan hasil konkret dalam kebijakan.
“Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Pak Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif,” tambahnya.
Said menilai, penerapan sistem evaluasi yang jelas akan menciptakan pemahaman bersama, sehingga para pejabat yang terkena pergantian jabatan tidak merasa diperlakukan tidak adil.
“Dengan dasar demikian, saya kira tidak akan ada menteri merasa kecewa jika kena reshuffle karena kinerjanya yang tidak baik,” ujarnya
Ultimatum Prabowo
Pernyataan yang disampaikan oleh Said bertepatan dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam forum akademik Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI). Dalam orasinya, Prabowo secara tegas mengingatkan menteri-menteri yang tidak menunjukkan perbaikan meskipun telah diberi peringatan.
Baca Juga: Saat Menteri Agama Menjadi Enabler Kekerasan
“Anak buah saya hebat-hebat ya. Kalau ada satu dua nakal, saya peringati ya kan?” kata Prabowo di The Trans Luxury Hotel, Jawa Barat, Sabtu (18/10).
“Satu kali peringatan masih masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat reshuffle,” lanjutnya.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan sikapnya dalam melawan praktik korupsi. Ia menyatakan siap berhadapan dengan pihak-pihak yang merugikan negara, dengan keyakinan penuh bahwa rakyat mendukung langkahnya.
“Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi kalau koruptor, koruptor, maling, saya hadapi bersama Saudara-saudara. Saya yakin, saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya, saya percaya itu,” ujarnya.
