Mudabicara.com_Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh yang juga merupakan kandidat doktor ilmu hukum Unissula berharap regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis.
Pernyataannya tersebut tertuang dalam penelitian yang dilakukannya untuk disertasi siding doktor ilmu hukum di Unissula Semarang.
Saleh membuat penelitian tentang rekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis. Baru-baru ini dia menjalani sidang proposal disertasi.
Baca juga: WHO Ivenstigasi Penyakit Misterius di Kongo yang Tewaskan 143 Orang
Dalam forum tersebut, Saleh mempresentasikan gagasannya tentang Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan Basis Keadilan Ekologis.
Menurut Saleh, dalam perencanaan, pengembangan ekologis sangat mendesak dilakukan.
“Hal itu untuk memastikan PSN tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan,” ungkapnya.
Saleh memaparkan dalam proposal penelitiannya di hadapan panel Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula tersebut, ia menyoroti berbagai dampak negative yang sering terjadi akibat pembangunan bendungan sebagai bagian dari PSN.
Penelitian ilmiahnya mengambil studi kasus yang mencakup proyek bendungan, jalan tol, pembangunan Kawasan industry dan pembangunan besar.
Hal yang menjadi perhatiannya kemudian ia angkat dalam penelitian tersebut mengenai aspek ekologis lingkungan tentang perubahan besar yang telah mengakibatkan kehilangan lahan, migrasi paksa penduduk, kerusakan lingkungan, ancaman terhadap keanekaragaman hayati.
Baca Juga: Hari Tanah Sedunia 5 Desember 2024, Berikut Sejarah dan Temanya
“Yang jadi permasalahan pembangunan jalan tol, pembangunan kawasan industri dan pembangunan besar dengan perubahan fungsi lahan besar sering kali menyebabkan penggusuran warga, hilangnya sumber mata pencaharian, dan rusaknya ekosistem setempat, dan juga terjadi dalam Pembangunan bendungan,” ucapnya.
“Selain itu, penambangan material untuk keperluan konstruksi sering memicu deforestasi dan mengganggu stabilitas ekologi,” sambung Saleh, yang juga menjabat sebagai Bendahara Partai Golkar Jateng ini.
