Mudabicara.com_Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2020).
Dalam rapat kerja yang dihadiri oleh anggota DPR RI komisi IV secara fisik dan virtual.
Dalam Raker itu, Anggota Komisi IV DPR RI Abdullah Tuasikal meminta kepada KKP untuk benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kampung Nelayan. KKP harus memastikan bahwa Kampung Nelayan berada pada daerah yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang memadai.
Menurut Abdullah Tuasikal, dari pada memperbanyak program Kampung Nelayan, lebih baik Kampung Nelayan yang sudah ada dibina dengan baik dan diperhatikan kesejahteraanya.
“Jangan cuman namanya kampung nelayan. Tapi kampung nelayan harus dibina benar-benar. Kampung nelayan harus ada pada sentra potensi ikan daripada pada terus memperbanyak nama kampung nelayan, kita juga tidak bisa mengaharapkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan kalau tidak ada pembinaan,” jelasnya.
BACA JUGA: DESSY INDARTI, POTRET PEREMPUAN MANDIRI PELAKU UMKM DI BALIK WARNAWARNI.ORI
Oleh karena itu, Politisi NasDem tersebut meminta KKP agar menfasilitasi kebutuhan Kampung Nelayan seperti mesin tempel dan kapal penangkapan ikan ukuran 5 GT.
Selain itu, Pemerintah jangan sampai asal memilih kampung untuk di jadikan sebagai Kampung Nelayan. Pasalnya, selama ini, sebagian kampung yang dijadikan sebagai kampung nelayan dipilih tidak memiliki listrik.
“Masalah cold storage (pendingin ikan), jangan kita adakan di daerah yang tidak memiliki listrik bahkan ada kampung nelayan dimana listrik nyala malam tapi siang tidak,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Anggota DPR Dapil Maluku itu mengatakan Politeknik Keluatan dan Perikanan harus diperhatikan di Provinsi Maluku. Hal itu dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM di Maluku dalam rangka menyambut Program Lumbung Ikan Nasional (LIN).
“Kalau buat saya lebih baik ditambah kuota jumlah mahasiswa baru, karena calon mahasiswa merupakan anak-anak nelayan, anak nelayan kalau tidak diberi perhatian agak sulit kedepan mewujudkan kesejahteraan mereka, apalagi di Maluku rencana dikembangkan sebagai Lumbung Ikan Nasional, baru SDM agak kurang,” pungkasnya.
Sementara itu, Rezky Aprilia anggota komisi IV DPR RI fraksi PDIP menyoroti perkembangan ekspor benih bening lobster (BBL), 14 perusahaan yang telah melakukan pelanggaran ekspor segera dicabut izinnya.
Hal tersebut diungkapkan juga oleh Budisatrio Djiwandono anggota DPR RI fraksi Gerindra, KKP lebih tegas kepada pihak yang ingin bermain-main dengan ekspor benih lobster.
