Anak Presiden dan Menantu Dalam Bingkai Dinasti Politik Pilkada 2020

Mudabicara.com_Pilkada 2020 semakin dekat, kontestasi politik juga semakin memanas. Salah satu indikasinya yakni deklarasi beberapa calon walikota dan calon bupati di beberapa daerah. Namun yang menarik di Pilkada 2020 ialah keikutsertaan anak presiden dan menantu presiden dalam kontestasi serta munculnya calon yang masih berkeluarga dengan pertahana. Lalu bagaimana anak dan menantu Presiden ikut dalam pilkada dalam pandangan politik? Apakah suburnya dinasti politik bukti demokrasi mundur?

 Keluarga dan Politik?           

Reformasi yang menjadi kran bagi masyarakat luas dalam kancah perpolitikan nampaknya belum terbukti. Faktanya, pasca reformasi kontestasi politik masih di isi oleh pemain-pemain lama. Pemain lama tersebut tidak lain adalah keluarga, anak, menantu, dan istri dari penguasa sebelumya. Misalnya pada Pemilu Legislatif 2019 menghasilkan Puan Maharani sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai DPR-RI terpilih dari dapil Jawa Timur VII.

Keduanya adalah anak mantan Presiden Indonesia. Puan Maharani adalah anak dari presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Edhy Baskoro Yudhoyono adalah anak dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Seolah akses dan kesempatan politik yang di gaungkan untuk masyarakat saat reformasi menjadi angin lalu. Kekuasaan politik masih saja diperebutkan oleh lingkaran kekuasaan lama.

Baca Juga : Prabowo Sudah Kadaluwarsa Berikan Pangung Anak Muda Untuk Maju di Pilpres 2024

Puan dan Ibas akan mudah melengang ke kursi legislatif sebab mereka berkontestasi di dapil yang menjadi basis suara partainya atau daerah yang memiliki akar historis dengan keluarganya. Kondisi ini yang mengakibatkan mereka sulit untuk ditandingi. Dan membuat para kompetitor akan berfikir ulang untuk mencalonkan diri sebab sudah dipastikan kekalahanya.

Sebenarnya tidak hanya Puan dan Ibas namun juga ada sederet nama lain seperti Titiek Soeharto, Guruh Soekarno Putra dan Tommy Soeharto. Mereka semua mengikuti kontestasi Pemilu Legisatif. Investasi politik orang tua menjadi kuda paju mereka untuk tetap melangengkan kekuasaan.

Fakta Pemilu Legislatif 2019 tersebut kembali di ulang Pada Pilkada 2020. Munculnya nama Gibran Rakabuming Raka menjadi calon Walikota Solo dan Bobby Nasution menjadi Walikota Medan seakan mengamini fenomena dinasti politik adalah hal yang wajar. Mereka mengikuti pola-pola yang kurang lebih sama yakni mencalonkan diri di basis-basis massa yang memungkinkan mereka mendapat karpet merah kekuasaan. Seakan Pilkada hanya menjadi tempat untuk berbagi kekuasaan.

Dinasti Politik

Dinasti Politik seolah menjadi hal yang biasa dalam setiap pemilu. Fakta mencacat di negara lain fenomena ini juga terjadi. Di Inggris misalnya Ed Milliband dan David Milliband yang menjadi anggota partai buruh dan menduduki jabatan strategis adalah anak dari Ralph Milliband yang merupakan penguasa sebelumnya.  Di Amerika Serikat Hillary Clinton yang maju dalam pilpres Ameika Serikat adalah istri dari mantan Presiden AS ke-98, Bill Clinton.

Meskipun negara lain juga mengalami proses dinasti politik namun Indonesia mempunyai sejarah yang kelam. Masyarakat tentu ingat, di Era Soeharto, kesuburan dinasti politik ini berbuah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang belum hilang sampai sekarang. Soeharto mampu membangun patron-klien yang tidak tertandingi selama 32 tahun. Semua lini ekonomi dan bisnis menjadi lahan sumber ekonomi keluarga guna melangengkan kekuasaan.

Mencalonkan diri dalam kontestasi politik memang hak warga negara dan sudah di atur oleh Undang-Undang. Namun seringkali perdebatan yang muncul adalah antara hak politik dan moralitas. Secara hukum memang diperbolehkan mencalonkan diri namun secara etis, kurang baik. Sebab sebagai anak dan menantu Presiden tentu sudah punya struktur dan suprastruktur yang memudahkan mereka untuk memenangkan kontestasi. Sehingga fakta politik tersebut membuat orang enggan untuk melawan sebab peluang kemenangannya kecil.

Jika budaya dinasti politik dan eksklusivisme politik terus langeng. Tentu partisipasi kepemimpinan politik dan libido politik masyarakat menengah ke bawah akan berkurang. Orang yang punya kapabilitas dan kualitas tidak akan mempunyai peluang sebab semua akses dan kesempatan tidak mendukung. Lihat saja di Pilkada Solo 2020 jika benar terjadi. Bagaimana mungkin seorang yang hanya ketua RW akan mampu mengalahkan anak Presiden.

Frank Lindenfeld seorang sosiolog mengemukakan bahwa faktor finansial juga mempengaruhi seseorang dalam partisipasi politik. Semakin banyak dukungan finansial, semakin besar pula peluang dalam partisipasi politik. Pendapat Lindenfeld ini seolah mengamini bahwa sebagai anak presiden pastinya mempunyai sumber daya ekonomi yang kuat sehingga partisipasi politik pun juga tinggi. Tidak lain kans kemenangan sudah di depan mata.

Sementara itu, Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mengatakan bahwa tinggi rendahnya partisispasi politik dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat setempat terkait dengan beberapa nilai yang diyakini oleh masyarakat, seperti nilai adat dan nilai tradisi serta agama. Dipengaruhi oleh status sosial yang meliputi pendidikan, ekonomi, dan kelas sosial masyarakat.

Terbentuknya pola representasi yang elitis dan kurangnya partisipasi politik inklusif secara luas mungkin menjadi gambaran di pilkada 2020. Sebab beberapa nama yang muncul dalam kontestasi pilkada adalah orang yang punya hubungan keluarga dengan penguasa sebelumnya. Baik di tingkatan daerah maupun nasional.  Sebut saja Gibran dan Bobby yang merupakan anak dan menantu Jokowi.

Etis atau tidak etis, nama-nama merekalah yang akan meraimaikan kontestasi pilkada serentak 2020 di kota pemilihan masing-masing. Apakah fenomena ini akan membawa kualitas oligarki komplek yang menguntungkan keluarganya sendiri. Mari kita Tunggu.