Mudabicara.com_Aliansi Ekonom Indonesia mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah strategis menyelamatkan perekonomian nasional yang dinilai tengah berada dalam situasi kritis.
Aliansi ini terdiri dari 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi yang secara kolektif mengajukan tujuh tuntutan demi pembenahan ekonomi.
Salah satu penggagas aliansi, Lili Yan Ing, menyoroti bahwa tekanan ekonomi Indonesia tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga diperparah oleh situasi dalam negeri, di mana munculnya gelombang aksi protes masyarakat menjadi penanda darurat.
Baca Juga: Kabinet Merah Putih Dirombak: Sri Mulyani dan Empat Menteri Lain Diganti
“Situasi ini datang bukanlah tiba-tiba, yang terjadi merupakan akumulasi hasil dari kebijakan ekonomi, proses pembuatan keputusan, dan praktik bernegara yang jauh dari amanah,” ungkap Lili dalam acara Konferensi Pers Desakan Aliansi Ekonom Indonesia secara virtual, Selasa (9/9/2025).
Lili menjelaskan bahwa akibat kondisi tersebut, ketimpangan sosial kian memburuk. Oleh karena itu, ratusan ekonom yang tergabung dalam aliansi menyerukan langkah konkret untuk membalikkan arah ekonomi ke jalur yang lebih adil.
“Mengamati dinamika saat ini, para ekonom Indonesia menilai bahwa arah kehidupan bernegara semakin jauh dari cita-cita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
7 Desakan Darurat Ekonomi
- Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Desakan ini mencakup pengurangan porsi belanja program populis Rp 1.414 triliun (37,4% APBN 2026) seperti MBG, hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.
- Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, seperti BI, BPS, BPK, DPR, KPK, agar terbebas dari intervensi politik.
- Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan dan dianggap membuat pasar tidak kompetitif dan menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta.
- Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Desakan ini mencakup tuntutan mencabut kebijakan perdagangan diskriminatif dan distortif seperti TKDN dan kuota impor, sederhanakan perizinan, serta berantas usaha ilegal di sektor ekstraktif.
- Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Hal ini mencakup integrasikan bansos agar tepat sasaran, perkuat perlindungan sosial adaptif, berdayakan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta berantas judi online lintas negara.
- Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara.
- Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.
Baca Juga: Fraksi DPRD DKI Kompak Setujui Revisi Tunjangan Perumahan
“Sebagai ekonom, sebagai intelektual, kami berkewajiban menyampaikan bahwa pemerintah harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.
