Mudabicara.com_Israel dilaporkan menghapus dua nama penting dari daftar target operasinya, yakni Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Keputusan itu disebut terjadi setelah adanya intervensi diplomatik dari Pakistan yang meminta Amerika Serikat (AS) agar kedua tokoh tersebut tidak dijadikan sasaran.
Permintaan tersebut, sebagaimana dilaporkan Reuters dan Al Arabiya pada Jumat (27/3/2026), muncul di tengah peran Pakistan yang kini menjadi salah satu penghubung komunikasi antara Washington dan Teheran dalam upaya meredakan konflik yang telah berlangsung sejak akhir Februari.
Baca Juga: Sritex dalam Jerat Hukum: Numbers Diutamakan, Kebenaran Dikesampingkan
“Israel memiliki koordinat mereka dan ingin melenyapkan mereka, kami memberitahu AS bahwa jika mereka juga dieliminasi, maka tidak ada lagi yang bisa diajak berunding, oleh karena itu, AS meminta Israel untuk mundur,” ungkap seorang sumber Pakistan, yang mengetahui diskusi persoalan tersebut, kepada Reuters.
Hingga saat ini, pihak militer maupun Kementerian Luar Negeri Pakistan belum menyampaikan pernyataan resmi terkait kabar tersebut.
Laporan awal mengenai hal ini muncul dari Wall Street Journal (WSJ), yang mengungkap bahwa kedua pejabat Iran itu untuk sementara waktu tidak lagi masuk dalam daftar target Israel, seiring adanya penjajakan menuju kemungkinan dialog damai.
Menurut WSJ, yang mengutip pejabat AS tanpa menyebut identitas, penghapusan nama tersebut bersifat sementara, diperkirakan berlangsung selama empat hingga lima hari. Namun, laporan itu tidak menguraikan keterlibatan Pakistan dalam proses tersebut.
Di tengah situasi ini, Pakistan bersama Mesir dan Turki mengambil peran penting sebagai mediator antara AS dan Iran untuk mendorong penghentian konflik.
Baca Juga: Mojtaba Khamenei Klaim Musuh Iran Tumbang, Soroti Kekuatan Persatuan Rakyat
Islamabad diketahui tetap menjalin komunikasi intensif dengan kedua pihak, bahkan ketika jalur komunikasi negara lain banyak yang terhenti. Selain itu, Pakistan juga dinilai berpotensi menjadi lokasi penyelenggaraan perundingan damai jika terealisasi.
Sementara itu, Iran tengah menelaah proposal gencatan senjata yang diajukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Proposal yang terdiri dari 15 poin tersebut disampaikan melalui Pakistan sebagai bagian dari upaya menghentikan konflik.
Isi proposal tersebut, berdasarkan sumber dari kabinet Israel, mencakup sejumlah tuntutan, seperti penghapusan cadangan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi milik Iran, penghentian aktivitas pengayaan uranium, pembatasan program rudal balistik, serta penghentian dukungan finansial terhadap sekutu-sekutu regional Teheran.
Dalam pernyataan terbarunya, Trump menyebut Iran menunjukkan keinginan kuat untuk mencapai kesepakatan. Namun, Araghchi menegaskan bahwa pihaknya masih mengkaji proposal tersebut dan belum berniat membuka pembicaraan untuk mengakhiri perang.
