Mudabicara.com_Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, berencana menggelar rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2025.
Ia juga menyatakan bahwa DPR mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mendalami evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini.
“Sekarang kita nanti di rapim akan dibahas. Untuk evaluasi ini ya. Jadi dalam rapim terdekat, kita akan bahas tingkat pimpinan, kalau misalkan ini kita akan serahkan melalui panja-panja. Kalau menurut saya sih ini karena lintas komisi harus Pansus. Karena tingkat lintas AKD,” kata Cucun seusai acara International Conference on the Transformation of Pesantren digelar PKB di Hotel Sahid Sudirman, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Baca Juga: Rapat Revisi KUHAP Komisi III Dimulai 7 Juli, Dibahas Terbuka
Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menyatakan bahwa saat ini perhatian utama mereka tertuju pada kelancaran proses pemulangan jemaah haji ke Indonesia di tengah kondisi konflik di kawasan Timur Tengah.
Selain itu, Timwas juga telah mengidentifikasi sejumlah catatan evaluatif, khususnya terkait keakuratan data dan penyediaan konsumsi bagi para jemaah.
“Jadi gini, untuk evaluasi haji 2025 ini, kita konsen sekarang bagaimana ancaman keamanan globalnya. Kita akan fokus dulu pemulangan haji, sekaligus kita akan evaluasi. Catatan-catatan sudah ada semua dari timwas kemarin, dari proses pemberangkatan, kekacauan data yang sampai masuk nota diplomatnya dari Duta Besar Saudi,” kata Cucun.
“Ada orang tua yang terpisah dengan pendampingnya, ada lansia terpisah dengan si pendamping dari si Indonesia. PPIH, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji, melakukan rekonsiderasi data. Makanya kita akan gali, termasuk kok (jemaah) bisa jalan dari Muzdalifah ke Mina. Kemudian, ada juga laporan berapa kali makan katanya orang nggak terima makan,” imbuhnya.
Baca Juga: Polda Metro Tunggu Pendapat Ahli Kasus Ijazah Jokowi
Cucun menyampaikan bahwa beberapa rekomendasi dari panitia khusus evaluasi haji tahun sebelumnya telah mulai diimplementasikan oleh Kementerian Agama dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Meski demikian, ia mengakui masih ada potensi munculnya persoalan yang seharusnya bisa dihindari dalam proses penyelenggaraan kali ini.
“Makanya saya bilang, poin-poin pansus itu sudah dilaksanakan baik oleh stakeholder kayak tadi BPK, memberikan rekomendasi, kemudian dijalankan Kementerian Agama, tinggal kita evaluasi sekarang. Kalau memang terjadi ada moral hazard kembali, ya ini nanti sudah ranahnya ranah penegak hukum untuk masuk di sana,” kata Cucun.
