Mudabicara.com_ Polemik Partai Demokrat kini mulai menemui titik terang pasca pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

BACA JUGA : SISTEM POLITIK TOTALITER, PENGERTIAN, MACAM DAN CIRI-CIRINYA

Pemerintah melalui Yasonna H Laoly selaku Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) memutuskan menolak berkas yang di ajukan kubu Moeldoko.

Hal tersebut di karenakan setelah diberiĀ  waktu tujuh hari untuk melengkapi berkas, Partai Demokrat kubu Moeldoko tak dapat memenuhinya.

“Setelah diperiksa, masih ada yang belum terpenuhi. Antara lain tidak disertai mandat ketua DPC. Maka, permohonan ditolak,” ujar Yasonna H Laoly dalam keterangan di Jakarta, Rabu 31 Maret 2021.

Lebih lanjut, Menkumham menjelaskan, jika kubu KLB masih keberatan dengan AD/ART maka itu menjadi ranah pengadilan.

Meski Moeldoko sempat mengeluarkan pernyataan bahwa ia bersedia dipinang menjadi Ketua Umum Partai. Namun pernyataan Moeldoko ternyata tak mampu mempengaruhi perbincangan publik.

Ahmad Khoirul Umam selaku Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) menyatakan bahwa manuver politik Moeldoko hampir tidak mendapatkan dukungan moral dan politik dari elemen manapun.

BACA JUGA : 10 MANFAAT BELAJAR POLITIK UNTUK ANAK MUDA

“Jika kita cek perkembangan dinamika pemberitaan dan percakapan publik, meskipun ada indikasi mobilisasi buzzers untuk mensupport manuver politik Moeldoko. Tapi hampir semua simpul-simpul kekuatan politik, masyarakat sipil (civil society), termasuk para purnawirawan TNI, tidak ada yang mendukung langkah politik Moeldoko,” Kata Umam Selasa, 30 Maret 2021.

lebih lanjut, Alumni School of Political Science & International Studies, The University of Queensland itu menyatakan bahwa ketua umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri juga tidak mendukung Partai Demokrat Kubu Moeldoko.

BACA JUGA : PEMUDA, KORUPSI DAN PARTISIPASI POLITIK

“Jadi, memang sejak awal, pilihan sikap dan strategi politik Moeldoko sudah salah. Ambisinya yang besar mengalahkan rasionalitas dalam berpolitik,” pungkasnyanya.

Karena itu, Umam menyarankan Moeldoko sebaiknya menimbang ulang atas langkah-langkah politiknya. Secara legal formal, yang bisa memenangkan Moeldoko hanyalah keajaiban yang diwujudkan melalui dukungan politik pemerintah lewat keputusan Kemenkumham.