Nanik Mundur, Sudaryono Pimpin Kepala BGN

Politik119 Dilihat

Mudabicara.com_Nanik Sudaryati Deyang resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan tersebut diambil lantaran ia harus menjalani perawatan jantung di luar negeri sehingga tidak dapat melanjutkan tugasnya memimpin lembaga tersebut.

“Saya sampaikan ke presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” kata Nanik dalam keterangannya dikutip dari akun Facebooknya, Rabu (22/7).

Sebagai tindak lanjut atas pengunduran diri tersebut, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan itu diambil setelah melalui berbagai pertimbangan mengingat jabatan strategis tersebut harus segera terisi.

“Dan kemudian sesegera mungkin untuk beliau memutuskan menunjuk penggantinya yang akan direncanakan untuk dilantik hari ini juga,” ucapnya.

Baca Juga: OTT Bupati Lombok Barat Disorot, Saan Dorong Evaluasi Sistem dan Integritas Kepala Daerah

Pelantikan Sudaryono berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7). Dengan amanah barunya itu, ia otomatis mengakhiri tugasnya sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tak lama setelah prosesi pelantikan, Sudaryono langsung menuju kantor BGN dan menyampaikan sejumlah pernyataan terkait arah kepemimpinannya.

Berikut rangkumannya:

Tak Miliki SPPG

Sudaryono mengaku tak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal itu disampaikan Sudaryono usai pelantikan.

“Enggak ada, enggak ada. Enggak ada dan saya tidak punya SPPG. Saya tidak punya dapur,” kata Sudaryono.

“Tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan sebagainya,” sambungnya.

MBG Program dari Rakyat untuk Rakyat

Sudaryono menyebut, Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang bersumber dari rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat.

Menurutnya, anggaran program tersebut juga memberikan dampak terhadap perekonomian di desa.

Baca Juga: Hadiri HUT Ke-55 PGLII, Stafsus Kemenag Gugun Dorong Penguatan Kolaborasi Lintas Iman

“Ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Dana APBN yang besar itu kemudian beredar di desa-desa,” kata Sudaryono usai dilantik sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).

Ia mengatakan, selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, dirinya telah menyaksikan secara langsung manfaat program MBG terhadap kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Langsung Kerja

Sudaryono tiba di gedung BGN sekitar pukul 17.09 WIB. Kedatangannya disambut dua Wakil Kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Trenggono.

Setibanya di Gedung BGN, Sudaryono tidak banyak memberikan pernyataan kepada awak media. Ia mengatakan akan langsung bekerja dan menggelar rapat.

“Jadi saya kira preskonnya cukup, ya. Saya juga sudah ngomong di Istana. Saya langsung kerja, saya datang ke kantor langsung rapat,” kata Sudaryono.

Kedatangannya di kantor BGN dilakukan hanya beberapa jam setelah resmi menerima mandat sebagai Kepala BGN dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Kementerian Imipas Bentuk 845 Unit Pengendalian Gratifikasi untuk Perkuat Integritas

Benahi Tata Kelola

Sudaryono menegaskan pembenahan tata kelola menjadi prioritas menyusul berbagai persoalan yang terjadi di internal BGN.

“Yang pertama begini ya, satu, bahwa kita sadar, kita mengakui, dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita,” ujar Sudaryono saat memberikan keterangan pers usai memimpin rapat perdana bersama jajaran di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).

“Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparanan yang selama ini ada,” sambungnya.

Ia menilai persoalan tersebut harus segera ditangani. Karena itu, kepada seluruh jajaran BGN ia meminta agar setiap permasalahan dihadapi secara terbuka dan diselesaikan bersama, bukan dihindari.

“Yang pertama saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus we have to run into the problem, kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah,” ujarnya.

Baca Juga: Integrasi Zakat dan Pajak Menguat, DPR Dorong Skema Tax Credit untuk Perkuat Ekonomi Umat

Sudaryono juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat pelanggaran akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain, seluruh pegawai diminta tetap fokus menjalankan tugas agar program MBG tetap berjalan sesuai target.

Media Ikut Awasi MBG

Selain mendukung penegakan hukum, Sudaryono juga mengajak media dan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program MBG. Ia memastikan setiap laporan mengenai dugaan pelanggaran akan segera ditindaklanjuti.

“Kalau ada misalnya dapur kok enggak benar misalnya, segera laporkan! Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan, yang benar kita tegakkan,” tegasnya.

Menurut Sudaryono, pengawasan publik penting untuk memperbaiki tata kelola BGN. Bahkan, saat ditanya mengenai Dewan Pengawas BGN, ia menyebut media juga dapat berperan sebagai pengawas eksternal.

“Dewan Pengawas saya belum dapat informasi lebih lanjut. Ada Dewan Pengawas tentu saja lebih baik. Ada Dewan Pengawas ditambah pengawas-pengawas swasta ini ya kan? Anda semua ini bisa juga menjadi pengawas. Kalau ada hal-hal yang enggak benar ya boleh untuk dilaporkan,” ujarnya.

Baca Juga: KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli, Perkara Sudah Masuk Tahap Penyidikan

Minta Pemberitaan MBG Berdasarkan Fakta

Sudaryono meminta seluruh pihak, terutama media, menyampaikan informasi mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan fakta. Ia menegaskan kritik terhadap program tersebut tetap diperlukan, tetapi tidak boleh disertai hoaks, fitnah, maupun misinformasi.

“Saya tahu lah bahwa MBG, BGN ini tema yang besar. Kemudian ramai di mana-mana, di media maupun di socmed. Saya paham orang itu kemudian gampang sekali membuat sensasi dengan tema MBG. Gampang sekali kemudian jadi viral,” kata Sudaryono saat memberikan keterangan pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).

“Tapi maksud saya, seviral apa pun enggak ada masalah, tapi saya ingin itu kemudian diberitakan atau diposting kebenaran. Kalau ada pelanggaran, pelanggaran itu memang ada kebenarannya. Jangan sampai kemudian ada hoaks, ada fitnah, ada misinterpretasi, atau mungkin barangkali sabotase,” sambungnya.

Ia menegaskan tetap terbuka terhadap kritik yang membangun. Namun menurutnya, seruan untuk menghentikan atau membubarkan BGN maupun program MBG bukan termasuk kritik yang berada dalam ruang lingkup tugas lembaganya.

Baca Juga: Kemenag Perkuat Kurikulum Berbasis Cinta untuk Berantas Bullying di Madrasah

“Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik. Bukan ranah kami untuk menghentikan atau membubarkan BGN,” ucapnya.

Kalau Ada yang Ngaku Kerabat demi Proyek MBG, Laporkan ke Polisi

Sudaryono memberi peringatan keras kepada oknum yang mengatasnamakan dirinya untuk memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun yang mengaku sebagai kerabat, teman, maupun alumninya demi mendapatkan proyek atau kepentingan tertentu.

Baca Juga: Ekowisata Mangrove Ketapang Urban Aquaculture: Antara Daya Tarik Wisata dan Tanggung Jawab Konservasi

“Kalau ada orang yang ngaku-ngaku saudaranya Mas Dar lah, ngaku keluarga lah, ngaku teman lah, ngaku alumni lah, ngaku siapa pun, kemudian minta atensi, minta perlakuan khusus, minta duit, neken-neken internal kita, neken-neken SPPI, siapa pun itu yang melakukan tindakan yang tidak benar, saya tidak ada keseluruhannya,” tegas Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).

Sudaryono meminta agar masyarakat maupun pihak internal BGN segera melaporkan oknum tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Silakan laporkan saja ke pihak berwajib. Saya enggak akan, siapa pun itu saya enggak peduli,” kata Sudaryono.

Di akhir keterangannya, Sudaryono kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola BGN sehingga pelaksanaan program MBG dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Tulisan Terkait: