Mudabicara.com_Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta fenomena operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah menjadi bahan evaluasi bersama. Menurutnya, alasan tingginya biaya politik yang kerap dikaitkan dengan praktik korupsi perlu dikaji secara menyeluruh agar akar persoalan dapat ditemukan.
“Ya, pertama memang gini ya, ini fenomena kepala daerah ya, fenomena kepala daerah yang, ini yang ke-17 kalau nggak salah, ya, yang sudah di-OTT oleh KPK. Nah, tentu ini harus menjadi evaluasi,” kata Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Saan menilai evaluasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara pemilu, partai politik, hingga pemerintah. Menurutnya, langkah itu penting agar kasus serupa tidak berdampak terhadap kualitas sistem demokrasi di masa mendatang.
Baca Juga: Hadiri HUT Ke-55 PGLII, Stafsus Kemenag Gugun Dorong Penguatan Kolaborasi Lintas Iman
“Karena apa? Jangan sampai ketika ada fenomena seperti ini, sistem nanti demokrasinya ini malah jadi masalah ke depannya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa biaya-biaya politik yang selalu dijadikan alasan kepala daerah korupsi ini, ini harus mulai disisir,” ujarnya.
Integritas Jadi Faktor Penentu
Saan berpandangan bahwa korupsi yang dilakukan kepala daerah tidak selalu dipicu oleh besarnya biaya politik. Ia menilai persoalan utama justru terletak pada integritas, kredibilitas, serta komitmen seorang pemimpin dalam menjalankan amanah jabatannya.
“Biaya yang paling mahal itu sebenarnya di bagian apa sih, kan gitu loh. Atau memang ini bukan soal biaya politik yang mahal, tapi ini lebih kepada soal integritas, soal kredibilitas, dan tentu juga komitmen dari kepala daerah untuk bisa menahan hasrat, menahan hawa nafsunya untuk menjadikan kekuasaan itu sumber rente,” ujarnya.
Jabatan Bukan Sarana Mencari Keuntungan
Ia mengingatkan agar kewenangan yang dimiliki kepala daerah tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun memperkaya diri. Menurut Saan, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih harus menjadi prinsip utama setiap pejabat publik.
Baca Juga: Integrasi Zakat dan Pajak Menguat, DPR Dorong Skema Tax Credit untuk Perkuat Ekonomi Umat
“Jadi jangan sampai kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah itu dijadikan sebagai alat rente untuk mencari pundi-pundi kekayaan. Nah, kesadaran ini harus penting,” tuturnya.
“Tentu dengan cara menjaga tadi, integritas, kredibilitas, dan komitmen kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang clean. Jadi, clean and clear itu penting sekali,” imbuh dia.
OTT Kepala Daerah Kembali Terjadi
Pernyataan Saan disampaikan di tengah kembali terjadinya operasi tangkap tangan KPK terhadap kepala daerah. Terbaru, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini diamankan dalam OTT bersama total 19 orang lainnya dan telah dibawa ke Gedung KPK pada Senin (20/7) malam.
