Mudabicara.com_Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (16/5), menjadi perhatian publik.
Dalam video yang diunggah akun Instagram media Kumparan (@kumparancom), Presiden mengatakan:
“Mau dolar berapa ribu kek, kalian di desa-desa enggak pakai dolar.”
Sepintas, kalimat tersebut terdengar ringan. Sebagian mungkin menilainya sebagai candaan politik atau upaya untuk menenangkan masyarakat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, justru karena diucapkan oleh seorang Presiden di tengah situasi ekonomi yang sensitif, pernyataan itu layak dibaca secara lebih serius.
Kekhawatiran publik terhadap pelemahan rupiah tentu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan. Pada Februari 2026, rupiah masih berada di kisaran Rp16.756 per dolar AS.
Baca Juga: Ahmad Ripai Pimpin HMI MPO Cabang MADINA Periode 2026-2027
Namun, memasuki pertengahan Mei 2026, rupiah melemah hingga menembus kisaran Rp17.500 – Rp17.600 per dolar AS, bahkan sempat mencapai sekitar Rp17.605 pada perdagangan 15 Mei 2026 salah satu titik terlemah dalam sejarah nilai tukar rupiah.
Dalam konteks inilah pernyataan Presiden menjadi relevan untuk dikritisi. Masalahnya bukan terletak pada niat Presiden untuk menenangkan rakyat. Seorang kepala negara memang memiliki tanggung jawab menjaga optimisme publik, terutama ketika kondisi ekonomi sedang berada dalam tekanan.
Namun, optimisme tidak seharusnya dibangun melalui penyederhanaan atas persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Pernyataan bahwa masyarakat desa tidak memakai dolar memang benar secara literal. Warga desa membeli kebutuhan sehari-hari menggunakan rupiah, bukan dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, persoalan ekonomi tidak pernah berhenti pada soal alat transaksi semata.
Dalam realitas ekonomi modern, masyarakat tidak harus memegang dolar untuk merasakan dampaknya. Pelemahan nilai tukar rupiah memiliki efek berantai yang bergerak perlahan, tetapi nyata.
Ketika rupiah tertekan, biaya impor meningkat, tekanan terhadap sektor energi membesar, biaya distribusi dapat naik, serta kebutuhan produksi tertentu termasuk sektor pertanian ikut terdampak. Konsekuensi akhirnya bermuara pada sesuatu yang sangat konkret bagi rakyat kecil: harga kebutuhan hidup menjadi semakin mahal.
Artinya, rakyat desa tidak sedang cemas karena ingin membeli dolar. Mereka cemas karena pengalaman telah mengajarkan bahwa setiap pelemahan rupiah hampir selalu diikuti dengan tekanan terhadap biaya hidup.
Baca Juga: 18 Saham RI Keluar dari MSCI, IHSG Turun ke Level 6.744
Petani tidak membeli pupuk menggunakan dolar, tetapi harga pupuk bisa terdampak. Nelayan tidak menjual hasil tangkapan dengan dolar, tetapi harga bahan bakar dapat berubah. Ibu rumah tangga tidak menyimpan dolar di dompet, tetapi mereka harus memutar otak ketika harga kebutuhan dapur perlahan meningkat. Dengan kata lain, rakyat kecil memang tidak menggunakan dolar dalam transaksi sehari-hari, tetapi mereka tetap dapat membayar konsekuensinya.
Di titik ini, persoalan menjadi lebih besar daripada sekadar satu kalimat pidato. Persoalannya adalah bagaimana negara membingkai kecemasan rakyat di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti.
Ketika Presiden menyampaikan bahwa masyarakat desa tidak memakai dolar, publik bisa menangkap kesan adanya jarak antara cara negara melihat persoalan dan kenyataan hidup masyarakat. Sebab bagi rakyat kecil, ekonomi bukan soal grafik kurs, indikator pasar, atau istilah makroekonomi. Ekonomi adalah tentang apakah penghasilan bulan ini cukup untuk membayar kebutuhan keluarga, apakah harga sembako kembali naik, dan apakah kehidupan besok akan lebih berat dari hari ini.
Karena itu, komunikasi publik seorang Presiden memiliki makna yang jauh lebih besar dibanding sekadar retorika sesaat. Ucapan Presiden bukan hanya didengar, tetapi juga ditafsirkan sebagai arah sikap negara terhadap keresahan rakyat.
Dalam situasi ekonomi yang sensitif, masyarakat membutuhkan bahasa kepemimpinan yang tidak hanya menenangkan, tetapi juga menunjukkan empati dan pemahaman yang utuh terhadap realitas yang sedang dihadapi rakyat kecil.
Baca Juga: Nusantara Impact Center: Putusan Bebas Babay Farid Tegaskan Batas Risiko Bisnis dan Pidana
Publik tentu memahami bahwa dinamika nilai tukar dipengaruhi banyak faktor global yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan pemerintah. Namun, yang dibutuhkan rakyat adalah keyakinan bahwa negara memahami kecemasan mereka dan hadir dengan langkah konkret untuk meminimalkan dampaknya.
Sebab, ketenangan yang lahir dari pengakuan atas kesulitan rakyat akan terasa jauh lebih bermakna dibanding narasi yang berpotensi menyederhanakan persoalan.
Rakyat desa memang tidak menyimpan dolar di dompet mereka. Tetapi setiap kali rupiah melemah, merekalah yang perlahan ikut membayar dampaknya melalui harga kebutuhan hidup yang bergerak naik, biaya produksi yang membesar, dan ruang ekonomi keluarga yang semakin sempit.
Maka, mungkin pertanyaan yang perlu diajukan hari ini bukan apakah rakyat desa menggunakan dolar atau tidak. Melainkan, apakah negara cukup dekat untuk benar-benar memahami kecemasan rakyat kecil di tengah tekanan ekonomi yang semakin nyata.
Jakarta, 17 Mei 2026
Widiah Astuti
Ketua Koordinator Nasional Korps HMI-Wati (KOHATI) PB HMI MPO
