Mengenal Teori Graham Allison Tentang Proses Kebijakan Luar Negeri dan Contohnya

Sosok Inspiratif1160 Dilihat

Mudabicara.com_ Graham Allison merupakan ilmuwan politik Amerika yang mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri zaman presiden Jimmy Carter. Dalam bukunya yang terkenal berjudul Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis Graham Allison mengenalkan tiga teori pendekatan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri.

Nah! untuk lebih memahami bagaimana tiga pendekatan teori Graham Allison tersebut, simak ulasan mudabicara berikut ini:

BACA JUGA : MENGENAL HUKUM TIGA TAHAP AUGUSTE COMTE 

Tiga Teori Graham Allison Tentang Proses Kebijakan Luar Negeri

1.Model Aktor Rasional

Dalam politik internasional, kebijakan luar negeri merupakan implikasi dari adanya  tindakan rasional dari para aktornya. Dalam hal ini, pengambilan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual yang dilakukan oleh aktor seperti negara. Adapun pemerintah negara merupakan actor dengan perilaku yang bernalar dan terkoordinasi.

Titik tekan dari teori Graham Allison model ini bertumpu pada tahapan penentuan tujuan, alternatif pilihan, konsekuensi, dan pilihan akhir dalam proses pengambilan keputusan.

Argumentasi mendasar model ini adalah suatu pilihan rasional merupakan hasil dari pertimbangan rasional atau intelektual dan kalkulasi untung rugi untuk menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan bijaksana.Dengan demikian, analis politik  luar negeri harus bertumpu pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa

Namun pendekatan ini juga memiliki kelemahan seperti fakta bahwa sifat manusiawi para pembuat keputusan yang memiliki potensi berbuat kesalahan. Di samping itu, tantangan eksternal dan internal birokrasi juga masih menjadi salah satu faktor hambatan bagi seorang pemimpin untuk berfikir rasional.

BACA JUGA : PERGESERAN AKTOR DAN WAJAH BARU KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA PASCA REFORMASI 

Contoh Pendekatan Model Aktor Rasional

Isu Perubahan Iklim menjadi prioritas kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) setelah Joe Biden menjadi presiden negeri Paman Sam menggantikan Donald Trump.

Perubahan iklim memang tengah menjadi ancaman global. Laporan ILO menyebutkan, kenaikan suhu dan meningkatnya stres di tempat kerja akan menyebabkan hilangnya pekerjaan penuh waktu bernilai USD80 juta dan kerugian ekonomi global sebesar USD 2,4 triliun pada 2030.

Untuk itu, presiden Biden berkomitmen untuk mencapai target pengurangan emisi di AS sebesar 50% hingga 2030. Ia juga menegaskan target pencapaian ekonomi energi bersih 100% dan mencapai emisi nol selambat-lambatnya tahun 2050.

Biden memprioritaskan kebijakan ini karena kalkulasi rasional. Hal ini akan mendatangkan sejumlah keuntungan bagi AS di mata internasional.

Demi mendukung kebijakan tersebut, sejumlah langkah Biden di antaranya mengembalikan posisi AS dalam Perjanjian Paris 2015. Biden juga menggelar KTT virtual tentang perubahan iklim dan mengundang 40 pemimpin dunia bertepatan dengan Hari Bumi, pada Kamis 22 April.

BACA JUGA : SISTEM POLITIK, PENGERTIAN DAN MACAM-MACAMNYA

2. Model Proses Organisasi

Dalam model proses organisasi,  pengambilan kebijakan luar negeri merupakan suatu proses yang teknis organisatoris di mana akan melewati serangkaian tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi yang harus mengacu pada prosedur kerja baku (standard operating procedure). Keputusan yang dihasilkan akan mencerminkan tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi.

Meski demikian, model ini memiliki kelemahan di mana proses pengambilan kebijakan yang berjalan hanya bersifat formalistik. Sementara dinamika yang terjadi dalam proses tersebut tidak mampu dijelaskan secara jelas dan rasional.

Dalam konteks ini, organisasi yang di maksud lebih bersifat konservatif dan hanya mengadopsi perubahan-perubahan kecil. Dalam mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian masalah, model pengambilan kebijakan ini akan tetap berpaku pedoman resmi organisasi.

Contoh Pendekatan Model Organisasi 

Pada Sabtu, 24 April 2021, negara-negara anggota ASEAN melakukan ASEAN Leaders’ Meeting di Jakarta. Pertemuan ini disebut sebagai inisiatif Indonesia dan merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN terkait penyelesaian situasi Myanmar yang tengah berada dalam krisis politik.

Tujuan utama  ASEAN Leaders’ Meeting adalah tercapainya kesepakatan utama untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar dan membantu negara tersebut keluar dari situasi saat ini. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing.

ASEAN Leaders’ Meeting kemudian melahirkan lima poin consensus. Terkait situasi di Myanmar, para pemimpin ASEAN menyerukan untuk untuk membebaskan semua tahanan politik termasuk orang asing.

Selain itu, pakta tersebut juga menyerukan tentang upaya berkelanjutan Myanmar dalam menangani situasi di Negara Bagian Rakhine, termasuk memulai proses repatriasi, secara sukarela, aman, dan bermartabat sesuai dengan perjanjian bilateral dengan Bangladesh.

Dalam konteks Indonesia, ASEAN Leaders’ Meeting merupakan upaya pemerintahan Jokowi untuk mengembalikan peran Indonesia di kawasan. Hal ini tentu akan mendatangkan citra positif di mata internasional.

BACA JUGA : DILEMA DEMOKRATISASI KAWASAN ASEAN 

Namun demikian, terlihat proses penyelesaian konflik politik Myanmar masih sangat bersifat organisatoris di mana ASEAN tetap menerapkan SOP yang selama ini menjadi ciri khas organisasi regional tersebut.

Entah ASEAN Leaders’ Meeting benar-benar mampu menyelesaikan konflik di Myanmar atau tidak, seberapa besar daya dorongnya, tidak dapat menjadi tolak ukur secara pasti.

Model Politik-Birokratik

Dalam model politik birokratik, proses pengambilan keputusan luar negeri akan melibatkan actor yang lebih kompleks, bisa jadi  berkelompok, dan menekankan pada kepentingan melalui proses tarik menarik, tawar menawar, saling mempengaruhi dan kompromi antar stakeholders terkait. Keputusan yang ditetapkan adalah resultan politik yang melewati proses yang panjang dan komplek.

Dalam model, proses yang dijalani akan mencakup interaksi, penyesuaian diri dan cenderung politis, dengan kata lain lebih menekankan pada proses sosial-politik dan bukan intelektual.

Para aktor akan berusaha bertindak dengan rasional, dengan mengacu pada tujuan nasional masing-masing.

Namun dalam model ini, terdapat kelemahan di mana para aktor tidak bisa sepenuhnya memperoleh apa yang menjadi target. Selain itu, proses terjadinya konsensus antar pihak dalam tubuh pemerintah merupakan hal yang sulit dijelaskan.

BACA JUGA : MENGENAL ABAH AOS ULAMA KHARISMATIK DARI TANAH PASUNDAN DAN AJARANNYA

Model ini pada akhirnya juga tidak berpihak pada tujuan bersama yang lebih besar, sehingga lebih menunjukkan egoisme antar actor.

Contoh Pendekatan Model Politik-Birokratik

Konflik Laut Cina Selatan (LCS) dapat sebagai contoh model politik birokratik. Beberapa negara yang bersinggungan dalam konflik ini terutama adalah Tiongkok, beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina.

Dalam konteks ini, Tiongkok mengklaim LCS sebagai wilayah kekuasaannya hingga mengeluarkan Undang-Undang Penjagaan Pantai. Salah satunya berisi klausul kapal penjaga pantai Tiongkok diizinkan menembak kapal asing yang masuk ke perairan Negeri Tirai Bambu.

Konsekuensi politik internasional dari keluarnya UU tersebut tentunya cukup besar. Selain akan memperburuk ekskalasi konflik, Tiongkok semakin memperkokoh bargaining position dalam politik luar negerinya di kawasan Asia Pasifik.

BACA JUGA : REPOSISI PERAN PEMUDA DI TENGAH DEMOKRATISASI 

Sebagai respon atas sikap Tiongkok, Filipina juga telah berulangkali mengajukan protes diplomatik terhadap tindakan negeri Panda tersebut di wilayah LCS. Bahkan Presiden Filipina Duterte mengaku siap mengerahkan kapal perang jika hal itu terus terjadi.

Ia bahkan menyatakan tidak ada cara lain bagi Filipina untuk menegakkan keputusan arbitrase tahun 2016 tanpa pertumpahan darah. Dia melihat bahwa Filipina tidak berdaya untuk menghentikan Tiongkok dalam aktivitasnya di LCS dan hal ini dapat menimbulkan risiko perang.

Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping menolak keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) yang memenangkan Filipina dan menyimpulkan Tiongkok tidak memiliki dasar hukum mengklaim hak atas sebagian besar LCS.

Apa yang dilakukan Duterte maupun Xi Jinping menggambarkan bahwa model politik birokratik menjadi amat rumit diterapkan dalam politik internasional.

Baik Tiongkok maupun Filipina berupaya menegaskan wacana masing-masing untuk saling menunjukkan bargaining posisi dan saling mempengaruhi.

 

Oleh : Khanafi (Pemerhati Diplomacy and Public Policy)

Tulisan Terkait: